DEPOK (eNBe Indonesia) – Pemerintah wajib memberi opsi terbaik bagi warga korban proyek Waduk Lambo, apalagi dasar hukum proyek pemerintah itu memang mensyaratkan itu, demikian ujar Romanus Muda Kota, SFil, SH, saat diwawancara Redaksi (12 Juni 2016).

“Kita sangat berharap proyek Waduk Lambo terealisasi, namun kita juga minta agar proyek ini tidak mengorbankan warga yang kehilangan lahan,” kata Romanus, tokoh Nagekeo di Jakarta ini.

Walau proyek Waduk Lambo memberi manfaat bagi kepentingan publik, tapi negara tidak boleh membuat warga pemilik lahan menjadi menderita, miskin. Jika ini terjadi maka jelas ini kejahatan yang dilakukan oleh negara, tegas Romanus.

Romanus mengingatkan bahwa dasar hukum untuk menuntut ganti rugi adalah pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Ganti rugi diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Belajar dari kasus proyek Bandara, Romanus mengharapkan, Bupati harus memastikan urusan akusisi lahan/ketersediaan lahan untuk proyek waduk Lambo, penting me-lobby dengan pemerintah pusat perihal dana untuk akusisi lahan/ganti rugi dimaksud.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan juga pernah mengatakan, tanah seharusnya tidak boleh menjadi sesuatu yang menyengsarakan dan memiskinkan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan pertanahan yang dibuat harus tidak menyengsarakan masyarakat.

Pembangunan tidak seharusnya menambah persoalan bagi rakyat, tidak seharusnya memiskinkan rakyat, melainkan, pembangunan haruslah mensejahterakan rakyat.

Pembangunan yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat agar rakyat bisa diuntungkan dan kehidupan yang adil, sejahtera dan berkelanjutan dapat secara bertahap dinikmati oleh rakyat.