by

NEGARA KEKUASAAN SEBAGAI LEVIATHAN (Pemikiran Politik Thomas Hobbes)

-Opini-1,181 views

Oleh : Frans Dorelagu*)

Hobbes mengibaratkan negara sebagai Leviathan, yaitu sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, bengis dan menakutkan yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Negara kekuasaan sebagai Leviathan menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara dan bila warga negara melanggar hukum, maka negara Leviathan tidak segan menjatuhkan vonis hukuman mati. Negara harus kuat, bila lemah maka akan timbul anarkis, perang dan mengakibatkan kekuasaan negara terbelah. Apapun kritik terhadap negara Leviathan, Hobbes beranggapan bahwa negara seperti itu adalah bentuk negara terbaik.

Konteks Sosio Historis dan Biografi Singkat

Hobbes adalah pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik anarkis abad ke XVII. Dilahirkan oleh ibunya secara prematur dan dalam keluarga miskin. Ayahnya seorang pendeta, namun ayahnya mengirim Hobbes kepada pamannya yang kaya. Pamannya yang membesarkan dan mengirim Hobbes untuk belajar di Universitas Oxford. Sejak awal kehidupannya, perang agama, perang sipil dan konfrontasi antara raja dan parlemen terus terjadi. Pertentangan antara gereja Anglikan dengan kaum katolik semakin tajam. Semua peristiwa tersebut mewarnai kehidupan Hobbes. Dari ragam peristiwa tersebut Hobbes menyimpulkan bahwa terjadinya konflik dan perang karena lemahnya negara. Perang dapat terhindar dan kedamaian dapat tercipta bila kekuasaan negara tidak terbagi bagi, karena pemisahan kekuasaan negara maka menimbulkan malapetaka politik yang mestinya harus dihindari.

Manusia Dalam Pandangan Hobbes

Hobbes memberikan pandangan bagaimana memahami filsafat mengenai manusia dan perilakunya. Menurut Hobbes manusia adalah pusat persoalan sosial dan politik. Manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius. Cara terbaik mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai mekanis dan memahami dari pendekatan matematis geometris. Namun pemikiran Hobbes banyak mendapat kritikan oleh para filsuf aliran rasionalistik Mazhab itu.

Tokoh penting yang mempengaruhi Hobbes adalah Francis Balcon. Perdebatan dengan tokoh empiris Inggris ini mendorong Hobbes akan pentingnya memahami penggunaan nalar dan metode metode eksperimental dalam dunia ilmu pengetahuan. Selain Balcon, Rene Descartes filsuf terkemuka Prancis juga mempengaruhi Hobbes untuk berpikir bahwa geometris tidak dapat membentuk suatu model ilmu pengetahuan sistematik idea. Descartes juga mempengaruhi Hobbes cara memahami manusia. Hobbes berpendapat bahwa manusia adalah mesin mesin berpikir, manusia memiliki akal dan tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri (insting). Akal lebih dominan menentukan perilaku manusia dari pada naluri. Keadaan demikian akan melahirkan persaingan sesama manusia dalam usaha memaksimalisasi kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan. Dengan demikian manusia menjadi serigala bagi manusia lain (homo homini lupus).

Pertarungan antara sesama manusia semakin diperkuat oleh tiga faktor, Pertama : Kecenderungan alamiah manusia untuk meraih kebesaran diri, karena bagi manusia kebesaran diri adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. Kedua : Faktor kesetaraan, bahwa manusia tidak ada yang lebih kuat dari manusia lain. Ketiga : Faktor agama merupakan salah satu sumber konflik yang potensial dan memicu ketegangan sosial. Seringkali manusia yang taat beragama bersedia mati atau bersedia membunuh demi atas nama Tuhan.

State of Nature dan Terbentuknya Negara

Keadaan alamiah adalah sebuah periode belum terbentuknya struktur sosial politik dan kekuasaan. Manusia bebas melakukan apa saja yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan nalurinya. Watak ini membuat manusia berperang satu sama lain. Keadaan ini kemudian memaksa akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang lebih baik yang dapat mengekang hawa nafsu untuk menguasai manusia lain. Alternatif ini menurut Hobbes adalah perjanjian untuk membentuk negara.

Disinilah akal berperan. Dalam keadaan alamiah manusia saling membunuh, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh manusia. Disini dibutuhkan nalar untuk membimbing orang agar dapat hidup berdamai. Atas dasar penalaran logis tersebut manusia membutuhkan kekuasaan bersama yang dapat menghindari pertumpahan dara. Bertitik tolak dari argumentasi tersebut, Hobbes berpendapat bahwa terbentuk sebuah negara atau kedaulatan pada dasarnya adalah sebuah kontrak atau perjanjian sosial bersama (overnant).

Manusia secara sukarela menyerahkan kebebasan serta hak haknya kepada seorang penguasa. Ditegaskan bahwa perjanjian itu terjadi antar individu untuk membentuk sebuah negara, bukan individu dengan negara. Negara sendiri bebas tidak terkait dengan perjanjian. Negara bebas melakukan apa yang dikehendakinya, negara tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap rakyatnya. Menurut Hobbes negara harus memiliki kekuasan mutlak, kekuasaan tidak boleh terbelah. Obsesi Hobbes terhadap negara kekuasaan cukup mendasar yaitu untuk menghindari perang dan konflik politik serta dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat.

Pada akhirnya Hobbes berkesimpulan bahwa negara kekuasaan harus memiliki sifat sifat Leviathan yang kuat, kejam dan ditakuti adalah pemecahan masalah terbaik. Terjadinya perang sipil karena kekuasaan negara terbelah dan kekuasaan terbagi bagi. Hobbes menghendaki negara berkuasa mutlak sehingga tidak terdapat kekuasan di luar negara, dan negara dapat menumbuhkan kepatuhan total warga negara kepada negara. Bila negara harus memiliki kekuasaan mutlak, maka bentuk negara yang bagaimana terbaik bagi manusia. Bagi Hobbes semua bentuk negara adalah baik, asalkan kekuasaan tidak terbagi bagi, kekuasaan mutlak disatu tangan. Menurut Hobbes monarki absolut adalah salah satu bentuk negara terbaik, karena kekuasaan hanya dimiliki oleh seorang penguasa yang konsisten dengan kebijakan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan apabila negara dikuasai oleh sebuah dewan, besar kemungkinan kebijakan negara akan berubah ubah. Ini merupakan ancaman dan pecahnya persatuan sosial, karena potensi konflik dan perang memiliki peluang besar dan tidak terhindarkan.

Untuk menunjang kekuasaan seorang penguasa monarki harus memiliki hak hak istimewa, diantaranya hak untuk menetapkan seorang pengganti kelak bila ia berhalangan atau meninggal. Penguasa boleh menunjuk seseorang menjadi penguasa yang berasal dari kalangan manapun termasuk anggota keluarga sendiri. Hobbes bisa membenarkan pengangkatan seorang penguasa atas dasar keturunan adalah prinsip yang dianut oleh raja raja Eropa pada abad pertengahan, namun Hobbes juga tidak menolak kemungkinan akan terjadi nepotisme dalam proses pergantian kekuasaan.

Era Demokratisasi

Konsep negara kekuasan sebagai Leviathan dalam pandangan Hobbes sudah tidak relevan pada era demokrasi saat ini. Kesadaran manusia pada abad lampau akan masa depan masih terkungkung dengan fundamentalisme budaya arkais di Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Suatu abad dimana ilmu pengetahuan belum lahir, sehingga kehidupan masyarakat masih terpolarisasi dengan nilai nilai budaya yang berkembang saat itu. Budaya arkais juga adalah sebuah tahap kehidupan masyarakat menuju peradaban pengetahuan pada abad 17-18 ketika mulai terbentuk komunitas sosial dan kemudian terbentuk negara kota adalah sebuah proses refleksi dari perjalanan peradaban arkais. Oleh karena itu konsep pemikiran Hobbes tentang negara kekuasan sebagai Leviathan akan sangat relevan diterapkan pada masa itu. Mungkin salah satu filsuf abad 18 adalah Nicolo Machiavelli yang mengadopsi konsep pemikiran Hobbes dengan karya spektakulernya Il Principle.

Di era demokrasi yang sudah sangat maju dengan ilmu pengetahuan, konsep negara kekuasan Hobbes sudah tidak relevan di terapkan. Namun setidaknya pemikiran Hobbes dapat menjadi kajian dan sekaligus bahan perbandingan akan kelebihan dan kekurangan terhadap wajah politik kekuasan masa lampau dan wajah politik kekuasaan masa kini.

Sabagai akhir dari tulisan ini penulis berpendapat alangkah baik juga, negara harus kuat. Dengan melihat realitas politik negara saat ini yang cenderung anarkis dan radikalis, maka negara harus memiliki power untuk meredam gejolak sosial yang mengarah kepada instabilitas dan disintegrasi bangsa.

*) Penulis adalah Alumus Fakultas Ilmu Sosial Politik IISIP Jakarta

Comment

News Feed