DEPOK (eNBe Indonesia) – Presiden Komisaris baru Pertamina Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Negara di Jakarta pada Senin (9/12). Ahok pergi ke Istana bersama Presiden Direktur Pertamina Nicke Widyawati. Mereka membahas, antara lain, impor minyak, gas, dan petrokimia yang telah membebani neraca perdagangan.

Berbicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Ahok dan Nicke mengkonfirmasi bahwa Presiden prihatin dengan impor minyak, gas, dan petrokimia. Presiden, kata Ahok, menugaskan Pertamina untuk menangani masalah ini. Ahok mengatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai presiden komisaris Pertamina, tugasnya adalah untuk mengawasi dan memantau manajemen Perusahaan sementara bisnis Perusahaan adalah domain dewan direksi.

Menurut Ahok, Pertamina memiliki rencana untuk mengurangi impor minyak, gas, dan petrokimia. Rencana tersebut, kata Ahok, adalah menerapkan kebijakan wajib B30, percepatan pembangunan pembangunan kilang Pertamina dan pabrik petrokimia, mendorong digitalisasi pompa bensin Pertamina (SPBU), dan penerapan pembayaran elektronik atau tanpa tunai pada pembelian bahan bakar bersubsidi (BBM) di pompa bensin Pertamina. Ahok mengatakan dia ingin Pertamina memperketat pengawasannya atas distribusi bahan bakar bersubsidi dan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Ahok percaya bahwa penggunaan pembayaran elektronik atau tanpa uang tunai dapat membantu perusahaan memantau distribusi dengan lebih baik.

Presiden Jokowi percaya bahwa impor minyak, gas, dan petrokimia untuk kebutuhan industri nasional masih terlalu besar. Begitu banyak sehingga membebani neraca perdagangan. Ekspor produk petrokimia Indonesia, misalnya, mencapai Rp124 triliun, sementara impor mencapai Rp317 triliun, membuat defisit sebesar Rp193 triliun. Kebutuhan domestik polietilen sebagai bahan baku industri mencapai 2,3 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi nasional untuk bahan baku ini baru mencapai 780 ribu ton.

Itulah sebabnya Presiden menyatakan bahwa Pemerintah mengharapkan investasi lebih lanjut dalam bisnis petrokimia dan pengembangan kilang Pertamina. Pembangunan pabrik petrokimia dan kilang baru diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor komoditas minyak, gas, dan petrokimia. Presiden, lebih lanjut, berharap bahwa di masa depan, industri nasional akan dapat memproduksi sendiri semua petrokimia sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan bahkan mengekspor ke negara lain.

Adapun implementasi kebijakan B30, beberapa bulan lalu, Jokowi mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan porsi diesel yang dicampur dengan minyak sawit mentah (DPO) dari 20 persen saat ini (B20) menjadi 30 persen (B30) mulai Januari mendatang tahun. Kemudian, Presiden mengatakan ingin meningkatkan 50 persen (B50) pada akhir tahun 2020. Minggu lalu, Ahok juga mengatakan bahwa Presiden menginginkan penerapan 100 persen bahan bakar nabati di negara ini mengingat Indonesia adalah produsen terbesar dunia di dunia untuk minyak kelapa sawit.

Jadi, mari kita lihat apakah Ahok dapat mendorong Pertamina. Kehadiran Ahok dan hubungan dekatnya dengan Jokowi dapat membantu mendorong reformasi di Pertamina. Memang benar, secara hukum, kewenangannya sebagai presiden komisaris terbatas. Tetapi efek psikologis dari kehadirannya dan akses langsung ke Jokowi dapat menyebabkan perubahan, termasuk pada intervensi reguler partai-partai politik di perusahaan-perusahaan negara.

Perlu juga dicatat reaksi dari mereka yang mendapat manfaat dari impor minyak, gas dan petrokimia selama ini. Apa yang akan mereka lakukan untuk melawan reformasi yang Jokowi coba dorong di Pertamina? Apakah mereka akan menggunakan kelompok garis keras untuk menargetkan Ahok? (yosefardi.com)