Pada hari Rabu (8 Januari) pekan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengadakan rapat kabinet terbatas di Istana Negara untuk membahas banjir di ibu kota Jakarta dan wilayah Jabodetabek. Presiden memanggil Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan beberapa kepala daerah lainnya ke pertemuan tersebut. Jokowi secara khusus memerintahkan Anies untuk melanjutkan naturaliasi (penyaluran) sungai di ibu kota, tetapi respon Anies mengkhawatirkan.

Jokowi meminta Anies untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan naturalisasi sungai di ibu kota. Dia mengingatkan Anies bahwa pekerjaan harus dilakukan tidak hanya di sungai Ciliwung, tetapi juga di 12 sungai besar lainnya yang mengalir melalui ibu kota, yaitu, Angke, Baru Barat, Baru Timur, Buaran, Cakung, Cipinang, Grogol, Jati Kramat, Krukut, Mookervart, Pesanggrahan, Sekretaris, dan Sunter. Selain itu, Jokowi juga memerintah Anies untuk menyelesaikan pengembangan terowongan saluran air yang akan menghubungkan sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (BKT) yang dikenal sebagai terowongan saluran air Sodetan Ciliwung atau Ciliwung.

Naturalisasi sungai di Jakarta, seperti kita ketahui, dilakukan secara besar-besaran ketika Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok memimpin ibu kota. Kontrak untuk pembangunan proyek naturalisasi Ciliwung sepanjang 1,27 km juga ditandatangani oleh Jokowi pada Desember 2013. Namun pekerjaannya masih jauh dari selesai. Proyek naturalisasi Ciliwung, apalagi, telah terhenti selama bertahun-tahun karena kesulitan dalam akuisisi tanah. Berbagai tuntutan hukum atas kepemilikan tanah menghambat.

Setelah rapat kabinet tersebut, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk membantu pemerintah Jakarta menyelesaikan naturalisasi sungai. Kementerian PUPR akan menangani pembangunan proyek sementara pemerintah provinsi Jakarta akan menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Basuki juga mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperdebatkan metodologi (penyaluran atau naturalisasi/restorasi) tanpa pekerjaan untuk mendapatkan tanah untuk memulai proses.

Mengomentari arahan Jokowi, Anies justru menantang. Dia mengatakan kepada pers bahwa naturalisasi adalah program PUPR. Dia kemudian mengarahkan semua pertanyaan ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jadi kami ragu bahwa Anies akan mematuhi arahan Presiden. Jika Anies melanjutkan sikap ini, warga Jakarta dapat menghukumnya pada tahun 2022. (yosefardi.com)