DEPOK (eNBe Indonesia) – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan ekonomi nasional akan ditransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menjadi bahan mentah yang diolah untuk barang setengah jadi atau barang jadi melalui hilirisasi industri. Masalah besar ekonomi bagi Indonesia sampai sekarang adalah defisit transaksi berjalan, karena impor barang yang lebih tinggi dan ekspor yang lemah.

Jadi ekspor harus ditingkatkan, bukan untuk bahan mentah tetapi barang setengah jadi atau barang jadi. Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar US$8,7 miliar pada tahun 2018 dan US$3,1 miliar pada periode Januari-November 2019. Sementara itu Jokowi, mengatakan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi perhatian karena Uni Eropa mengklaim produk CPO dari Indonesia tidak ramah lingkungan.

Jadi Jokowi mengatakan negara perlu mengubah CPO menjadi B20 dan B30 tahun ini, untuk menghemat sekitar Rp110 triliun per tahun, atau Rp200 triliun ketika menerapkan kebijakan B50. Pada akhirnya, Indonesia akan menggunakan bahan bakar hijau (green fuel), termasuk biodiesel, sebagai produk yang ramah lingkungan.

Sejak Januari, Indonesia telah berhenti mengekspor bijih nikel karena Jokowi lebih memilih nikel sebagai bahan untuk baterai lithium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Jokowi mengungkapkan bahwa ekspor produk mentah akan secara bertahap dihentikan, seperti bauksit (tahun depan), timah, batu bara, dan kopra. Kopra akan dirancang untuk menghasilkan minyak untuk turbin pesawat (avtur).

Struktur ekonomi harus ditransformasikan dari pertumbuhan berbasis komoditas ke industri berbasis manufaktur dan layanan modern bernilai tambah tinggi. Industrialisasi harus dimulai dengan mengembangkan dan memperkuat industri dasar (hulu) seperti logam (baja) dan kimia dasar (petrokimia) yang digunakan untuk semua sektor lainnya.

Jadi, pemerintah tidak hanya harus menghentikan ekspor bijih mineral tetapi juga menciptakan pasar untuk barang-barang yang diproduksi oleh negara. Larangan ekspor bijih mineral telah mendorong industri pemurnian nikel (smelter). Pemerintah juga harus mewajibkan penggunaan produk baja dalam negeri untuk proyek infrastruktur pemerintah. Pemerintah juga harus mewajibkan penggunaan produk-produk lokal untuk tekstil, sepatu, dan produk elektronik sembari meningkatkan penelitian, inovasi, dan teknologi.

Kembali ke defisit perdagangan, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang modal, sementara komoditas mendominasi ekspor. Komoditas ini rentan terhadap gejolak ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme perdagangan di negara-negara maju dan berkembang.

Pertumbuhan ekonomi global melemah seiring dengan perang perdagangan antara AS dan Cina, yang memukul harga dan permintaan komoditas. Di Indonesia, penjualan barang menjadi lemah, seperti mobil dan properti, karena pinjaman perbankan melemah. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi hanya 5,05% tahun 2019, dibandingkan dengan 5,17% pada 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dinamika global tinggi dalam dua minggu pertama bulan ini, di tengah ketegangan Timur Tengah dan perkembangan harga minyak mentah. Ketegangan antara AS dan Iran akan memengaruhi kepercayaan investor dan sentimen pasar.

Dalam APBN 2020, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1%, nilai tukar rata-rata Rp14.000 dibandingkan dolar AS, dan tingkat suku bunga 5,4%. Harga minyak ditetapkan US$ 63 per barel, lifting (produksi) minyak diperkirakan sekitar 755 ribu barel dan lifting gas alam sekitar 1,19 juta barel.