DEPOK (eNBe Indonesia) – Dalam politik, penderitaan bagi sebagian orang merupakan peluang bagi yang lain. Kasus suap yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisaris Wahyu Setiawan dan kandidat anggota legislatif PDIP Harun Masiku adalah kasus yang tepat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah diseret dalam kasus tersebut. Baru-baru ini (24 Januari), Hasto diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Hasto mengakui bahwa Saeful, salah satu tersangka yang mengirimkan uang suap kepada komisioner KPU, adalah stafnya ketika ia menjadi anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009. Namun Hasto mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang penyuapan.

Tetapi bagi partai-partai lain, termasuk bahkan mereka yang berada dalam koalisi partai berkuasa, kasus yang melibatkan PDIP adalah sebuah peluang. Media Indonesia, sebuah media yang dikendalikan oleh Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, terus menjadikan kasus suap tersebut sebagai berita utama. Nasdem adalah anggota koalisi yang berkuasa seperti PDIP. Partai saat ini adalah partai terbesar keempat di koalisi dan di DPR.

Media yang dikendalikan oleh mogul lain Hary Tanoesoedibjo, yang juga ketua Partai Perindo, telah menaruh banyak perhatian pada kasus tersebut. Seperti Surya Paloh, Hary Tanoe juga mengendalikan stasiun televisi utama (RCTI, MNC TV, dan Global TV), radio, dan beberapa berita portal online. Tetapi tidak seperti Nasdem Paloh, Perindo Hary Tanoe tidak memiliki kursi di DPR karena Partai gagal melewati ambang batas parlemen 4% dalam pemilihan legislatif 2019. Perindo, juga anggota koalisi yang berkuasa.

Secara politis, orang dapat mengerti mengapa partai-partai politik lainnya seperti Nasdem dan Perindo ingin mengambil keuntungan dari kasus suap yang melibatkan PDIP. Ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk mengikis eletabilitas PDIP. Bagaimanapun, mereka akan menjadi pesaing pada tahun 2024, meskipun mereka sekarang adalah anggota koalisi yang berkuasa.

Perilaku oportunistik seperti itu dapat mempengaruhi hubungan mereka secara negatif dalam koalisi yang berkuasa dan dinamika dalam kabinet. Ingatlah, hubungan antara PDIP dan Nasdem, terutama antara Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, telah tercoreng.

Seperti yang telah kami laporkan sebelumnya, Megawati dilaporkan marah ketika Paloh mengumpulkan ketua partai politik lain dari koalisi yang berkuasa pada Juli 2019 tanpa persetujuannya. Alasannya, menurut majalah Tempo, adalah bahwa partai Paloh Nasdem telah membajak kader-kader PDIP di wilayah menjelang pemilihan legislatif 2019.

Dan kemudian, pada Agustus 2019, media nasional menangkap kontras yang sangat mencolok dalam ekspresi antara Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pidatonya di kongres partai PDIP. Dalam pidatonya, Megawati bahkan tidak menyebut nama Paloh.

Manuver liar Paloh untuk mengunjungi markas PKS di mana ia mengumumkan kerja sama dengan partai oposisi tersebut, dan pernyataannya bahwa Nasdem siap menjadi oposisi memperburuk situasi. Pada akhirnya, ketegangan memudar dan hubungan mereka pulih ketika Megawati menghadiri penutupan kongres Nasdem pada November 2019. Konon, kita akan melihat apakah perpindahan dari kelompok media Paloh akan memicu kembali ketegangan baru antara Megawati dan Paloh. (yosefardi.com)