DEPOK (eNBe Indonesia) – Politisi PDIP telah memulai pembicaraan tentang perombakan kabinet (reshuffle). Sebuah lembaga juga menerbitkan temuan mereka tentang para menteri dengan kinerja buruk. Tetapi akankah Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan perubahan pada kabinetnya dalam waktu dekat?

Berbicara dalam diskusi publik yang diadakan di Gondangdia, Jakarta Pusat selama akhir pekan, politisi PDIP Effendi Simbolon berpendapat bahwa menteri koordinator tidak perlu dan tidak efektif. Perhatikan bahwa PDIP tidak mendapatkan posisi menteri koordinator. Keempat menteri koordinator adalah Airlangga Hartarto (Golkar), Luhut Binsar Pandjaitan (Golkar), Mahfud MD (profesional dan mantan politisi PKB), dan Muhadjir Effendy (profesional).

Selain menteri koordinator, Effendi juga menyebut kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri, kata Effendi, harus dipecat karena kegagalannya memperbaiki ekonomi nasional. Tapi perlu dicatat bahwa Effendi tidak mewakili PDIP.

Dalam diskusi publik yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan temuan survei tentang kinerja kabinet. Dedi, yang juga seorang pengamat politik dari Universitas Telkom, mengatakan bahwa Departemen Agama dan Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia adalah profil kementerian dengan kinerja terburuk. Dedi juga mengatakan bahwa delapan kementerian lainnya mendapat peringkat buruk, yaitu Kementerian Sosial; Kementerian Pemuda & Olahraga; Kementerian Kelautan & Perikanan; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Kehutanan & Lingkungan; Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia & Budaya; Kementerian Desa, Transmigrasi & Daerah Tertinggal; dan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah menteri yang menurut responden harus dipecat, yaitu Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (PDIP), Menteri ICT Johnny G Plate (Nasdem ), Menteri Kelautan & Perikanan Edhy Prabowo (Gerindra), Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (PKB), Menteri Sosial Juliari Batubara (PDIP), Menteri Pemuda & Olahraga Zainuddin Amali (Golkar), Menteri Kehutanan & Lingkungan Siti Nurbaya Bakar (Nasdem), Menteri Desa, Transmigrasi & Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar (PKB), dan Menteri Koperasi & Usaha Kecil Menengah (KUKM) Teten Masduki. Yang menarik, semua menteri yang disebutkan, kecuali Fachrul Razi, Nadiem Makarim, dan Teten Masduki, adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik.

Orang memang bisa mempertanyakan keandalan jajak pendapat. Selanjutnya, Polling tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja kabinet. Seharusnya tidak digunakan untuk menentukan menteri mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dipecat. Tetapi agar adil, diperlukan evaluasi menyeluruh.

Karena itu, seperti yang telah kami sebutkan di artikel sebelumnya, keputusan Jokowi untuk mengizinkan menterinya mempertahankan posisi partai adalah faktor-faktor yang memperlambat administrasi di masa jabatan keduanya. Para menteri sibuk dengan urusan partai, sehingga mereka tampaknya terganggu. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, misalnya, menghadiri briefing partainya pada 15 Januari 2020. Dia ada di sana dalam kapasitasnya sebagai kepala Departemen Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Regulasi PDIP. Itu kehadiran yang tidak perlu. Jokowi seharusnya melarang Yasonna hadir, tetapi dia tidak melakukannya. Contoh lain, Menteri TIK Johnny G Plate mendampingi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dalam kunjungan yang terakhir ke markas PKS Partai oposisi pada 30 Oktober 2019. Seperti Yasonna, kehadiran Johnny tidak diperlukan.

Selain itu, dengan pemilihan kepala daerah simultan 2020, para menteri yang menjabat sebagai ketua partai cenderung terganggu oleh pekerjaan persiapan. Mereka harus memilih kandidat kepala daerah, dan mereka harus berurusan dengan dinamika di partai mereka. Pekerjaan persiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 juga akan jadi gangguan lain dengan banyak manuver dan perencanaan.

Jadi, kita bisa mengerti mengapa responden dari jajak pendapat tersebut menunjuk menteri yang berafiliasi dengan partai politik harus dipecat. Kami mengharapkan Jokowi untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyeknya dan implementasi program/kebijakannya dalam masa jabatan keduanya, tetapi itu semua berjalan lambat. Inilah sebabnya mengapa perombakan kabinet diperlukan.

Ada yang mengatakan, membuat perubahan pada kabinetnya mungkin mempengaruhi dinamika hubungan antara Presiden dan partai politik. Pada catatan itu, untuk menghindari gesekan dengan partai politik, Jokowi bisa meminta penggantian yang lebih baik dari partai politik masing-masing.

Karena itu, Jokowi tidak perlu ragu untuk melakukan perombakan karena perlu untuk meningkatkan kinerja kabinetnya. Dia seharusnya tidak kehilangan apa pun dalam masa jabatan keduanya. Dan bagaimanapun, Jokowi sendiri berjanji untuk memberhentikan setiap orang yang berkinerja buruk. (yosefardi.com)