Laporan Nocent W. Doi

ENDE (eNBe Indonesia) – Puluhan ribu warga asal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Propinsi Kalimantan Timur, calon ibukota negara, tidak memiliki dokumen kependudukan legal. Sehingga kerap kali menimbulkan banyak persoalan sosial di Kutai Timur. Demikian diungkapkan Ketua Ikatan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur (IKB-NTT) Kabupaten Kutai Timur, Wilhelmus Wio Doi saat ditemui di Kantor Bupati Ende Jumat (7/2).

Wilhelmus Wio Doi

“Saat ini, tenaga kerja NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur saja, kurang lebih 100.000 jiwa, yang terdaftar di IKB, dan yang memiliki dokumen kependudukan resmi hanya sekitar 20% artinya 80% tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen,” ujar Wilhelmus (Ewil Doi), tokoh Ende di Kutai Timur.

Ewil mengatakan tenaga kerja dari NTT yang ditemukan di lapangan umumnya tidak memiliki dokumen seperti KTP atau surat pindah penduduk, sehingga sangat sulit untuk mengurus dokumen ketika ada masalah dengan perusahaan, sakit atau meninggal dunia.

Sejauh ini, kata Ewil, IKB NTT Kabupaten Kutai Timur telah berkoordinasi dengan Pemda Kutai Timur guna menyikapi persoalan yang dihadapi ribuan warga NTT di Kutai Timur.

Pemda Kutim melalui IKB NTT pun telah menyampaikan undangan kepada Pemda Propinsi dan sejumlah Bupati di NTT untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik guna mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh warga NTT yang tinggal di Kutai Timur. Undangan dimaksud juga bertepatan dengan pelantikan pengurus IKB NTT Kutai Timur masa kepengurusan 2020-2025 pada tanggal 7 Maret 2020, diadakan di Sangata.

“Pada prinsipnya Pemda Kutai Timur sangat care terhadap masalah ini. Sebagai bentuk keseriusannya Bupati Kutim, Ir. H. Ismunandar, MT tidak saja membubuhkan tanda tangan pada undangannya tapi juga membiayai perjalanan kami untuk menyampaikan undangan secara langsung kepada Gubernur NTT, para Bupati sedaratan Flores dan Uskup Agung Ende,” ujar Ewil Doi.

Ewil Doi berbincang dengan Uskup Agung Ende Mgr Vincensius Sensi Potokota, Pr

Momentum ini, menurut Ewil Doi, akan menjadi sejarah untuk masyarakat diaspora NTT di Kalimantan Timur, lebih khusus Kutai Timur. Sehingga diharapkan kehadiran Uskup Agung Ende, Gubernur NTT dan para Bupati sedaratan Flores akan memberikan pencerahan dan perubahan hidup warga NTT di Kutim. Selain itu IKB NTT Kutim berharap akan ada Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemda NTT dengan Pemda Kutim.

“Sehingga semua persoalan sosial masyarakat NTT di Kutai Timur ini bisa teratasi. Diharapkan semua pemda kabupaten di NTT nantinya dapat mengambil manfaat dengan membuat kebijakan yang pro terhadap buru migran NTT yang akan ke Kalimantan Timur atau pun daerah lain di Indonesia maupun ke luar negeri,” imbuhnya.

IKB-NTT Kutai Timur telah menggelar musyawarah besar (Mubes) ke-1 tahun lalu, dengan fokus membangun persatuan untuk mendukung pembangunan pemerintah Kutai Timur. Bulan lalu, Bupati Kutai Timur H Ismunandar MT memberi bantuan transportasi Ambulance kepada Warga Kutai Timur asal Kabupaten SIKKA, NTT.

Medio September 2019, warga NTT di Desa Bay, Kecamatan Karangan, Kutai Timur, bermasalah dengan dua perusahaan kelapa sawit, PT Wahana Tritunggal Cemerlang (WTC) dan PT Multi Pasifik International (MPI) karena pihak perusahaan memotong hak/gaji karyawana secara sepihak. Kerjasama atau MoU antara IKB NTT dan Pemda Kutai Timur diharapkan bisa mendukung pekerja asal NTT untuk mempertahankan hak-hak mereka. Faktanya, perusahaan cenderung arogan memperlakukan pekerja yang tidak memiliki dokumen pribadi yang resmi seperti KTP atau dokumen penting lainnya.