DEPOK (eNBe Indonesia) – Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia yang telah pergi ke Timur Tengah dan menjadi kelompok Jihad, yang bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dengan mempertimbangkan masalah keamanan, orang dapat memahami posisi Pemerintah. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia menentang keputusan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan Mohammad Mahfud MD mengatakan kepada pers bahwa Pemerintah melakukan keputusan sulit setelah rapat kabinet tertutup dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Selasa (11/2). Menurut Mahfud, Badan Intelijen Pusat (CIA) memperkirakan total 689 anggota jihad Indonesia di Turki, Suriah, Irak, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Ada banyak dari mereka, tetapi Mahfud mengatakan bahwa prioritas Pemerintah adalah keselamatan 267 juta penduduk Indonesia. Akan tetapi, Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk memulangkan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia jelas kesal dengan keputusan Pemerintah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, meminta Pemerintah untuk memulangkan mantan pejuang ISIS karena alasan hak asasi manusia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, bagaimanapun juga, para pejuang masih warga negara Indonesia. Kelompok pengawas hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta, Imparsial, dalam konferensi pers juga meminta pemulangan para anggota jihad. Imparsial juga mempertimbangkan alasan HAM.

Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di negara ini, juga telah meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan pemulangan anggota Jihad. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang juga ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi anggota jihad karena mereka adalah warga negara Indonesia. Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan bahwa Muhammadiyah siap membantu Pemerintah mendidik kembali anggota jihad yang pernah dipulangkan ke negara tersebut.

Namun, tidak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dengan tegas menentang pemulangan para anggota Jihad, terutama mantan pejuang ISIS. Penolakan NU secara terbuka diungkapkan oleh ketuanya, Said Aqil Siradj dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di markas PBNU di Jakarta belum lama ini. NU, seperti kita ketahui, adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

Sangat menarik untuk melihat perbedaan sikap antara dua organisasi Muslim terbesar dalam masalah ini. Mengetahui bahwa NU memiliki pengaruh yang lebih besar pada Jokowi dan pemerintahannya, Pemerintah tentu lebih banyak mendengarkan NU. (yosefardi.com)