Laporan Frans Watu

JAKARTA (eNBe Indonesia) – Pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat, karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi komunitas Galang Kemajuan (GK) Center bertajuk Manfaat Strategis Infrastruktur untuk Kemajuan Indonesia: Sejauh mana manfaat infrastruktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Costess Café, Cyber 2 tower , Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Ketua Komunitas Galang Kemajuan (GK) Kelik Wirawan Widodo mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi dilakukan sebagai landasan menuju Indonesia maju dan modern.

“GK Center adalah kelompok komunitas yang akan terus mendukung kepemimpinan Pak Jokowi untuk Indonesia maju, untuk itu GK akan terus mengawal dan pembangunan dibawah kepemimpinan Pak Jokowi, salah satunya pembangunan di bidang infrastruktur,” tegas Kelik dalam closing statement sekaligus menutup acara diskusi yang dihadiri para praktisi dan investor di bidang infrastruktur.

Diskusi yang menyoroti pembangunan di bidang infrastruktur ini menghadirkan nara sumber, Staf Khusus Kementrian PUPR Firdaus Ali, Direktur Operasional PT Waskita Karya Bambang Rianto, Direktur Utama PT Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basri. Hadir pula Arta Djangkar praktisi Developer Ciputra Grup dan Ikhsan Ingratubun Ketua Umum Asosiasi UMKM. Jalannya diskusi dipandu moderator Ahmada Fajar yang juga salah satu bankir swasta.

Firdaus Ali Staf Khusus Kementrian PUPR dalam paparannya menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya saing Indonesia. Kelemahnan ini menurutnya disebabkan karena Indonesia tidak mempunyai infrastruktur yang mencukupi.

Lanjut Firdaus, infrastruktur merupakan hal yang juga akan menopang ketahanan pangan dan juga ketahanan energy termasuk konektivitas yang merupakan hal yang memudahkan dunia usaha untuk berkembang.

“Hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi-Jk pada lima tahun yang lalu.  Jalan tol pertama dibangun di kawasan Asia pada era Presiden Soeharto, namun seiring pergantian Presiden dari waktu ke waktu hingga masa pemerintahan SBY kita masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga yang baru belakangan membangun jalan tol. Hal inilah yang menjadi concern pemerintahan Jokowi-Jk bagaimana membangun jalan tol dan infrastruktur lainnya secara masif.”

Firdaus kemudian membuat perbandingan jalan tol dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi. Presiden Soeharto yang menginisiasi pembangunan jalan tol, namun selama selama 32 tahun berkuasa hanya mampu membangun sepanjang 490 km. Habibie berkuasa selama 18 bulan membangun 7,4 km, Gus Dur membangun sepanjang 5,5 km, Megawati mampu membangun 34 km, sedangkan Presiden SBY yang berkuasa selama 10 tahun hanya mampu membangun 212 km.  Lompatan terjadi dalam sejarah Indonesia ketika 5 tahun Jokowi memerintah dan mampu membangun sepanjang 1.298 km jalan tol.

Demikan juga di sektor pengairan, pemerintahan Soeharto hanya memiliki 203 Bendungan besar dan kecil yang hanya mampu menampung 12 miliyar meter kubik air, hal ini jauh dari kebutuhan untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Periode pertama Jokowi mampu menyelesaikan pembangunan sebanyak 49 Bendungan baru dan menyelesaikan 16 Bendungan lama yang terbengkalai dan ini akan menambah jaminan ketahanan nasional, tegas Firdau.

Sementara itu Ketua Umum Akumindo (Asosiasi UMKM Indonesia) Iksan Ingratubun menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini belum banyak melibatkan pelaku UMKM. “Ke depannya UMKM harus dirangkul dalam memajukan infrastruktur, libatkan UMKM, kasih mereka ruang usaha di rest area sehingga pertumbuhan di sektor UMKM bisa sejalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” tegas pengusaha kuliner itu.