Oleh Rovina Aleksandry

KUPANG (eNBe Indonesia) – Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) NTT, Nopriana Hida Bunga, secara khusus sebagai salah satu nara sumber, ikut dalam Discussion From Home (DFH) pada Sabtu (28/3) melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings yang diinisiasi Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (Pusakademia).

DFH mengambil tema: “Tantangan Pilkada ditengah bencana Covid-19” ini, KPPD menyatakan sikap, penundaan tahapan Pilkada oleh KPU RI sangat tepat dalam mengantisipasi wabah corona (Covid-19). “Unsur penyelenggara di tingkat bawah yakni PPS dan PPDP adalah garda terdepan dalam tahapan ini yang akan berinteraksi aktif di tengah masyarakat (warga pemilih),” ujarnya seperti dikutip Pos Kupang Minggu (29/3).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi Covid-29 sebagai bencana nasional, yang berakibat pada KPU RI menunda tahapan Pilkada 2020 yakni Pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan, pembentukan PPDP, dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

KPU Pusat telah merekomendasikan penundaan pilkada serentak tahun 2020 selama satu tahun hingga September 2021 setelah pandemi coronavirus. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pilihan terbaik adalah menunda pemilihan selama setahun hingga September 2021.

Masalahnya, menurut Arief, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemilihan kepala daerah. Masalah lain, kata Arief, adalah Pilkada serentak tahun 2020 dimandatkan oleh UU Pilkada No. 10/2016. Memang, Pasal 201 ayat 6 UU Pilkada No. 10/2016 menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 akan diadakan pada September 2020. Kewenangan untuk menunda Pilkada, secara hukum, ada di tangan Pemerintah Pusat. Jadi, sekarang bola ada di Presiden Jokowi. Apa yang akan dia lakukan?

Kabar baiknya adalah bahwa pemerintahan Jokowi sedang mempertimbangkan untuk menunda pemilihan daerah serentak tahun 2020. Wakil Presiden Ma’ruf Amin, misalnya, baru-baru ini mengatakan bahwa Pemerintah telah mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan UU Pemilu Daerah No. 10/2016. Ma’ruf membuat pernyataan itu dalam konferensi pers yang direkam pada 26 Maret. Kantor Staf Presiden juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi terbuka terhadap kemungkinan menunda pilkada serentak 2020.

Jika Pemerintah memutuskan untuk menunda , Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu sebagaimana dinyatakan oleh Ma’ruf Amin. Presiden tidak perlu ragu untuk melakukannya karena situasi darurat memerlukan produk undang-undang seperti itu. Pandemi, menurut Pemerintah, telah menyebar ke 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Jika Presiden mengeluarkan Perppu, dan pilkada serentak tahun 2020 ditunda hingga September 2021, maka Pemerintah akan menunjuk kepala daerah yang bertugas di 270 daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini. 270 kepala daerah dimaksuda akan menggantikan 9 gubernur, 37 walikota, dan 224 bupati di seluruh Indonesia setelah masa jabatan mereka berakhir tahun ini.

Mereka akan bekerja sampai kepala daerah yang baru terpilih dilantik pada akhir 2021 atau pada awal 2022. Kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan mereka tahun ini adalah, antara lain, gubernur di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.