DEPOK (eNBe Indonesia) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi pandangan tentang perkembangan ekonomi saat ini dengan Komisi XI DPR, Senin (6 April). Dia mengatakan situasi saat ini lebih kompleks, dengan COVID-19 pandemi yang mempengaruhi banyak sektor, dari kesehatan hingga sektor keuangan. Sri Mulyani mencatat bahwa krisis 2008 hanya memukul sektor keuangan dan perusahaan, tetapi pandemi COVID-19 lebih menantang.

“Kita tidak bisa memprediksi sampai kapan COVID akan berlangsung dan kapan bisa ditangani. Kompleksitas ini jauh berbeda dari krisis 2008,” jelasnya. kota Wuhan telah pulih setelah lockdown, tetapi kasus baru muncul di Cina.

Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Indonesia memanfaatkan semua dukungan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral untuk menopang likuiditas dan memberikan stimulus dalam menanggulangi dampak COVID-19. Bank sentral (Bank Indonesia/BI) diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar primer sambil tetap menjaga kredibilitas makro.

Sri Mulyani mengatakan, dengan memperhitungkan dampak COVID-19, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya tumbuh 2,3% tahun ini. Dampak signifikan dari COVID-19 mungkin terjadi pada kuartal kedua (Q2) tahun ini, berlanjut Q3. Situasi akan diharapkan membaik pada Q4. Konsumsi akan turun secara signifikan, dan investasi akan negatif di Q2 dan Q3. Ekspor sudah jatuh 2019 dan akan menghadapi kontraksi yang dalam tahun ini. Impor juga negatif tahun lalu, dan berlanjut tahun ini.

Sektor-sektor yang sangat terkena COVID-19, antara lain, pariwisata, transportasi, pertambangan, dan keuangan (dampak putaran kedua) setelah penurunan konsumsi. Sektor otomotif juga akan jatuh. Sebaliknya, dampak positif dari COVID akan dialami oleh logistik dan layanan komunikasi, makanan dan minuman, farmasi, dan tekstil.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang APBN 2020, Pemerintah akan mengurangi alokasi transfer ke daerah, sebesar Rp88.1 triliun, dari Rp784.94 triliun menjadi Rp691.52 triliun. Pemerintah juga memotong dana alokasi umum (DAU) menjadi Rp384.4 triliun dari Rp427.1 triliun. Alokasi dana bagi hasil dikurangi menjadi Rp89.8 triliun dari Rp117.6 triliun. Dan alokasi transfer dana khusus dikurangi menjadi Rp183 triliun dari Rp202.5 triliun.

Sri Mulyani juga mengatakan penerimaan negara tahun ini juga diproyeksikan menyusut dari Rp2,233.2 triliun menjadi Rp1,760.9 triliun, dengan kekurangan pajak (tax shortfall) mencapai Rp388.5 triliun. Per Februari 2020, pendapatan asli daerah (PAD) telah menurun sementara belanja daerah meningkat. PAD yang terkumpul mencapai Rp32.16 triliun per Februari 2020, jauh lebih rendah dari Rp45.3 triliun pada periode yang sama 2019, sementara belanja daerah tumbuh 10,62% dari tahun ke tahun (y/y).

Kembali ke penerimaan pajak, diharapkan bisa mencapai Rp1,254.1 triliun tahun ini atau 76,4% dari target (Rp1,642.6 triliun), mengalami kontraksi 5,9% dibandingkan dengan penerimaan pajak dari 2019. Pajak penghasilan minyak dan gas diproyeksi kontraksi hingga 26% tahun ini, dibandingkan dengan Rp43.7 triliun pendapatan tahun lalu akibat perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia terus berlanjut.

Pajak penghasilan non-migas diproyeksik kontraksi 4,9% y/y, mencapai Rp1,210.4 triliun tahun ini karena melemahnya aktivitas ekonomi dan stimulus ekonomi. Tahap kedua dari stimulus fiskal untuk sektor manufaktur diproyeksi mencapai Rp13.86 triliun, dan Pemerintah akan menyiapkan stimulus tambahan (70,3 triliun) untuk sektor-sektor lain yang terkena dampak oleh COVID-19 pandemi. Pemotongan pajak penghasilan untuk badan-badan atau lembaga dari 25% sampai 22% akan menyebabkan negara pendapatan kehilangan hingga Rp20 triliun.

Sementara itu, Bank sentral Indonesia (BI) telah menyuntikkan likuiditas ke perbankan (quantitive easing) sebesar hampir Rp300 triliun untuk mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19 pandemi. Dana tersebut disuntikkan melalui pembelian obligasi negara di pasar sekunder (Rp166 triliun), pembelian repo (Rp56 triliun per hari), juga mengurangi giro wajib minimum (GWM). BI juga melihat kemungkinan pemotongan lebih lanjut tingkat suku bunga acuan (BI 7-day repurchase repo rate) ditengah COVID-19 pandemi. BI juga hati-hati menjaga stabilitas rupiah karena ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi.