Oleh: Maxi Ali Perajaka )*

DEPOK (eNBe Indonesia) – Dampak Covid-19 memang luar biasa dasyatnya. Setelah menembus ‘sistem pertahanan kesehatan’ bangsa kita, 2 Maret lalu, ia pun mengaduk-aduk sistem pendidikan nasional kita: kegiatan belajar mengajar (KBM) dialihkan dari sekolah/kampus ke rumah. Para siswa/mahasiswa kita dipaksa untuk mengubah cara belajar, dari yang semula mengandalkan interaksi dan komunikasi penuh ‘tatap muka’ menjadi ‘penuh virtual atau online’ memanfaatkan perangkat teknologi informasil dan internet. Para guru/dosen pun tampak kelimpungan. Mereka harus mengubah metode penyajian materi belajar dan model pendampingan terhadap anak-anak didiknya.

Optimistis Berlebihan

Dalam kondisi seperti ini, kita sering mendengar pernyataan optimistis bahwa penerapan KBM secara online sebagai implikasi pandemi Covid-19 menandai era baru model pendidikan generasi muda Indonesia. Sikap optimistis itu dilatarbelakangi oleh, pertama, kehadiran teknologi informasi yang makin sempurna dan jaringan internet yang makin kuat. Kedua, bahwa sebagian besar dari peserta didik masa ini adalah generasi Z, suatu kelompok manusia yang menurut peneliti sosial Mark McCrindle (2005), lahir antara tahun 1995-2005. Generasi Z memiliki ciri-ciri antara lain, akrab dengan teknologi informasi dan internet.

Generasi Z digambarkan sebagai kelompok sosial yang mengenakan label TBS (Takut Berada Sendirian) atau Fear of Being Alone/FOBA) dan TDK (Takut Dianggap Ketinggalan (Jaman)) atau Fear of Missing Out/FOMO). Oleh karena itu generasi Z cenderung mengekspresikan diri dan ekspektasi mereka melalui model komunikasi (mengirimkan pesan dan umpan balik) instan melalui aplikasi seperti Email, Instant Messenger, Snapchat dan WhatsApp.

Ciri-ciri demikian terasa selaras dan mendukung proses pembelajaran online. Namun, menilik kondisi nyata Indonesia saat ini, rasa-rasanya sikap optimistis tentang KBM online terlalu berlebihan, kalau tidak mau dikatakan kurang berdasar. Menurut penulis, KBM online dengan segala kehebatannya, tak ubahnya dengan fenomena puncak gunung es pendidikan kita. Bagian yang indah dipandang mata hanya sebongkah kecil, namun bagian yang buruk dan menakutkan ukurannya tak pernah dapat diduga.

Menghibur Diri?

Covid-19 memang datang begitu tiba-tiba sehingga kita agak gagap meresponnya. Dalam kegagapan, kita merasa sudah cukup ‘aman’ ketika penyelenggaraan KBM dialihkan dari sekolah/kampus ke rumah, online saja. Padahal, kita tak meyakini sepenuhnya apakah KBM online itu benar-benar efektif. Kita sepertinya sedang menghibur diri sendiri bahwa kegaitan pendidikan masih bertahan di tengah pandemi Covid-19, walau sebetulnya sedang sekarat; megap-megap bak ikan kena mata pancing sang nelayan.

Gelagat ‘menghibur diri’ mulai mencuat lewat berita harian Kompas 26 Maret 2020. Merujuk ke data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kompas menyebutkan jumlah siswa SD-SMA/K yang terkena dampak Covid-19 dan menerapkan pembelajaran jarak jauh berbasis daring (online) sekitar 28,6 juta jiwa. Itu berarti, sekitar 62,9% dari total jumlah siswa dari SD-SMA/K sekitr 45,3 juta jiwa, menurut data statistik Kemdikbud, per tahun akademi 2017/2018.

Sementara itu, terdapat 276 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di Indonesia yang sudah menerapkan kuliah daring. Dengan embel-embel keterangan bahwa jumlahnya akan terus bertambah. Itu berarti per 26 Maret 2020 hanya 8,36% perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan kuliah secara daring. Sisanya, 91,64% perguruan tinggi masih berjuang untuk bisa menerapkan kuliah secara daring.  Tentu saja –sekadar menghibur diri- selama sebulan terakhir (26 Maret hingga 2 Mei 2020) ada banyak perguruan tinggi yang sudah berusaha menerapkan KBM online.

Namun, tak ada jaminan samasekali bahwa sebagian besar –apalagi seluruh- perguruan tinggi berhasil melakukannya. Pasalnya, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia, karena aneka alasan, belum siap menerapkan KBM secara online. Buktinya, persis setahun yang lalu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengungkapkan dari total 4.741 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baru 15-20 kampus di antaranya saja yang sudah menerapkan perkuliahan daring (Baca: Medcom.id, 2 Mei 2019).

Entah juga untuk menghibur diri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pembelajaran jarak jauh sekarang ini menjadi kesempatan bagi guru, siswa, orangtua, bahkan Kemdikbud untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital (Baca:Kompas, 25 Maret 2020).

Di Balik Data Statistik

Memahami respon dunia pendidikan nasional terhadap pandemi Covid-19 memang tidak sebatas membaca data statistik yang dipaparkan. Sebagai contoh, perhatikan tabel perbandingan jumlah total siswa dan jumlah siswa yang belajar secara daring (online) dari dua provinsi yaitu DKI dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekilas, tabel di atas memperlihatkan bahwa sepertinya tidak ada perbedaan signifikan antara praktik KBM online di dua wilayah provinsi tersebut. Bahkan, di tingkat SMA, tampak bahwa penyelenggaraan KBM online di NTT lebih massif dibandingkan dengan yang terjadi di DKI Jakarta.

Pertanyaannya, apakah benar demikian? Secara pribadi, saya meragukan bahwa praktik KBM online di NTT hampir setara dengan DKI. Mengapa? Karena, ketika menelpon kaum kerabat di beberapa kampung di NTT, saya mendapat kabar kalau anak-anak mereka tidak mengikuti KBM online. Di SD Bugis I, Borong, Manggarai Timur selama musim Covid-19, para guru meminta orangtua siswa mengambil PR di rumah mereka. Di SD Katolik Malasera, Nagekeo, para siswa berlibur saja. Begitu pula yang terjadi di SD Inpres Karara Kodi Utara, Sumba Barat Daya, atau SD di Katolik Peboko, Timor Tengah Utara. Sementara Seminari Pius XII Kisol dan Seminari St. Yohanes Berkmans Todabelu, Mataloko justru memulangkan para siswa ke rumah orangtua dengan menitipkan sejumlah tugas yang harus dikerjakan selama di rumah masing-masing.

Beberapa fakta di atas sangat berkaitan dengan minimnya ketersediaan infrastrukur telekomunikasi di NTT, yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan KBM online, di samping kesiapan SDM.

Menurut Laporan Tahunan 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa hingga akhir 2018, pembangunan Palapa Ring -jaringan nasional backbone pita lebar (broadband) serat optik melalui infrastruktur broadband belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah wilayah seperti NTT, Sulawesi Selatan, Tengah dan Utara, Papua, dan Kepri masih ditandai sebagai wilayah yang direncanakan akan dibangun infrastruktur Palapa Ring fiber optic dan open technology. Sampai dengan akhir Desember 2018, penyediaan mobile broadband atau menara jaringan selular di daerah-daerah non komersil/wilayah 3T yang masih dalam keadaan blankspot (Base Transceiver Station/BTS) baru terjadi di 427 lokasi dari target pada 2019 di 525 lokasi.

Sessungguhnya, tulis laporan itu pula, terdapat 4.111 titik lokasi rencana bantuan akses internet untuk sekolah, kantor pemerintahan, layanan kesehatan, layanan publik Balai Latihan Kerja (BLK), karantina pertanian PLBN dan pariwisata di 34 provinsi. Akses internet disediakan melalui perangkat Vsat dengan kecepatan akses sebesar 2 Mbps, Serat Fiber (Fiber Optic), ataupun RadioLink.

Namun, hingga akhir Desember 2018, dari total 4.111 site tersebut, akses internet yang telah on air, sebanyak 66% atau 2.194 lokasi berada di daerah tertinggal dan 524 lokasi berada di daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan lokpri perbatasan. Sebanyak 1.564 titik di antaranya berada di sekolah. Sedangkan akses internet daerah non-komersial lainnya baru mencapai 31% atau 1.280 lokasi dari total 4.111 lokasi. Termasuk, 560 titik di antaranya di lokasi sekolah. Jadi, hingga akhir Desember 2018, baru 2.124 lokasi sekolah di daerah tertinggi dan daerah non komersial yang memiliki akses internet.

Diketahui, per akhir 2018 penestrasi internet terdalam adalah provinsi Bengkulu, yaitu 85%, menyusul Sumatra Barat (84,2%) dan DKI Jakarta (80,4%). Selain itu terdapat beberapa provinsi yang penetrasi internetnya di atas 70%. Yaitu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua, dan Sulawesi Tenggara.

Data Kominfo juga menunjukkan bahwa meski penetrasi internetnya tinggi, jumlah BTS 3G dan 4G di Bengkulu dan Sumatera Barat hanya sekitar 60% dari total BTS terpasang. Sebagai perbandingan, jumlah BTS data di DKI Jakarta mencapai 71,64% dari BTS terpasang. Di Bali, penetrasi internet hanya 59% meskipun lebih dari 72% BTS yang beroperasi di sana adalah BTS data. Provinsi dengan penetrasi internet dan penetrasi BTS data paling rendah per semester pertama, adalah NTT, hanya 55%.

Menurut data Statista, sebagaimana ditulis databoks.katadata.co.id (9/9/2019) pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Hingga akhir 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler.

Sementara itu, data Susenas 2019 menungkapkan, penduduk (siswa) NTT usia 5-24 tahun yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir adalah 25,11% dengan rincian 52,42% di perkotaan, dan 15,49% di perdesaan. Data itu bermakna bahwa lima dari sepuluh penduduk usia sekolah yang tinggal di perkotaan di NTT dapat mengakses internet, sementara di daerah perdesaan hanya ada paling tidak satu di antara sepuluh penduduk usia sekolah yang memanfaatkan internet.

Di samping infrastruktur yang belum memadai, faktor penghalang KBM online di daerah, adalah ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, tentu saja banyak orangtua/wali akan mendahulukan ketersediaan sembako daripada membeli kuota internet untuk kelancaran KBM online putra/i mereka.

Jadi, data statitistik mengenai penerapan KBM online yang massif di tanah air selama pandemi Covid-19, sepertinya cuma sebuah isapan jempol. Sebab, dalam kenyataan setiap penyelenggara sekolah/kampus memahami KBM online dengan cara masing-masing. Memang, sejumlah kecil sekolah/kampus yang ‘mapan’ secara IT tak mengalami kendala berarti. Namun, sebagian besar sekolah/kampus mencari cara sendiri supaya siswa/mahasiswanya bisa belajar sesuatu di rumah. Ada yang melakukan KBM online lewat email. Ada pula yang menggunakan grup WhatsApp. Yang lain memanfaatkan google classroom, atau aplikasi e-learning gratis berbasis android. Namun, tidak sedikit pula sekolah di perdesaan yang ‘menyerah’, dan membiarkan para siswanya tak melakukan apa-apa. Sebab, bukan saja karena telepon pintar dan kuota internet yang tidak tersedia, tetapi buku pelajaran untuk dibaca pun tidak mereka punya.

Babak Baru Ketimpangan

Seperti diketahui, sejak Desember 2019 lalu, Mendikbud Nadiem Makarim telah mencanangkan program ‘merdeka belajar’ dengan empat pokok kebijakan. Yaitu, pertama, memberlakukan Ujian Sekolah Berstandar nasional (USBN) yang menilai kompetensi siswa melalui tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Kedua, menggantikan Ujian nasional dengan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Ketiga, membebaskan guru untuk memilih, menyusun, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang meliputi tiga komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assesmen. Dan, keempat, memberlakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB), menggunakan sistem zonasi. Sasarannya untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan memeratakan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, baru saja empat pokok kebijakan tersebut mulai digalakkan, Covid-19 secara mendadak mendorong seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan untuk beralih pada KBM online. Awalnya, KBM online hanyalah sebuah langkah tanggap darurat ats pandemi Covid-19. Namun belakangan KBM online bermetamorfosis menjadi sebuah komitmen bahkan sebuah keniscayaan bagi dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital.

Dalam konteks tanggap darurat Covid 19, KBM online sudah menunjukan potret ketimpangan yang luar biasa, antara sedikit sekolah/kampus yang siap, dan sebagian besar sekolah/kampus yang tidak siap, atau berpura-pura siap.

Dalam konteks adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital (pasca pandemi Covid 19), penerapan KBM online (murni ataupun campuran/blended learning) membuka babak baru ketimpangan di dunia pendidikan. Yaitu ketimpangan yang makin berat antara sekolah/kampus negeri yang didukung dana APBN dan swasta, terutama yang dikelola yayasan miskin. Kesenjangan yang makin melebar antara sekolah/kampus yang ada di kota dan yang ada di pedesaan. Ataupun antara sekolah/kampus yang ada di Jawa dan luar Jawa; serta di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Babak baru kesenjangan di dunia pendidikan itu dipicu oleh ‘kesenjangan digital’ akibat:
• Kurangnya akses fisik ke teknologi seperti konektivitas internet, jaringan broadband, perangkat seluler digital dan minimnya akses ke sumber daya TI;
• Kelangkaan kompetensi teknis dan keterampilan yang seseuai dengan kemajuan teknologi digital;
• Terbatasnya sumber pembiayaan (dana) untuk kegiatan penelitian dan inovasi.
• Rendahnya literasi karena tidak terbiasa membaca dan menulis, dan tidak bijak dalam memanfaatkan perangkat seluler digital.

Peran Orangtua Semakin Menentukan

Tentunya, kita berharap bahwa ‘babak baru’ ketimpangan pendidikan itu batal terjadi. Namun, apabila hal itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan, setiap pemangku kepentingan dunia pendidikan harus siap mengambil peran dan tanggung jawab.

Dari aspek infrastruktur, jaringan dan sistem pemelajaran, tentu saja pemerintah akan mengambil peran utama. Begitu pula dalam aspek sumber daya (SDM) yang berkompeten dan pembiayaan. Peluang untuk direalisasikan sangat besar, apalagi sektor swasta (Yayasan dan perusahaan) ikut membantu.

Titik krusialnya justru ada pada aspek budaya literasi. Untuk membangun budaya literasi, pemerintah dan sektor swasta tidak mungkin lepas tangan. Namun, peran dan tanggung jawab yang paling utama justru ada pada pundak orangtua. Sebab melalui contoh para orangtua, anak-anak menaruh minat untuk membaca. Dari orangtua pula anak-anak belajar memakai perangkat seluler digital untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, jika orangtua tidak pernah membaca (entah karena tidak punya bahan bacaan atau karena tidak punya kebiasaan), maka budaya literasi pun akan sulit bertumbuh di kalangan anak-anak. Dan, apabila orangtua terbiasa menggunakan perangkat seluler digital hanya untuk bermedia sosial dan berbelanja online, maka tak usah kita mengharapkan anak-anak bisa menggunakan perangkat tersebut untuk menjadi sarana belajar.

Jadi, ke depan, ketika KBM online benar-benar menjadi sebuah keniscayaan, peran para orangtua akan semakin menentukan. Apabila para orangtua tidak menyadari peran dan tanggung jawab tersebut, maka jangan kaget kalau jurang ketimpangan di dunia pendidikan akan terus semakin melebar. ***

*) Penulis adalah Pendiri Cornelisen Research Institute, Jakarta