DEPOK (eNBe Indonesia) – Gereja Katolik di Flores, NTT tak ekstrim menolak kegiatan pertambangan di pulau Flores, karena Flores butuh investasi, termasuk tambang, sebagai solusi mengatasi kemiskinan. Ini tampak dari absennya upaya frontal melawan kebijakan pemerintah daerah yang mengijinkan kegiatan usaha tambang mangan di Manggarai misalnya.

Beberapa lembaga yang mewakili gereja mengkritik keras kebijakan pemerintah daerah (pemda) terkait usaha pertambangan, lebih karena alasan tidak memberi dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat di areal pertambangan (lingkar tambang). Kehadiran banyak perusahaan tambang mangan di Manggarai, faktanya, tidak sama sekali menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Manggarai umumnya.

Dalam konteks tambang mangan, Manggarai mirip daratan Timor yang kaya deposit mangan. Sayangnya perusahaan penambang sebagian besar berskala kecil dan buruk reputasi. Mereka tidak taat hukum, tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, ingkar janji, membiarkan lubang-lubang bekas tambang menganga akibat tak punya program tutup tambang.

Daratan Timor, dengan kontur wilayah yang minim areal pertanian dan perkebunan, juga pariwisata yang tidak menonjol, tetap menjadi wilayah yang dianugerahi dengan kandungan mangan yang kaya dan bermutu.

Setelah bertahun-tahun menunggu, Indonesia akhirnya memiliki pabrik peleburan mangan pertama di Kupang, dibangun oleh kemitraan antara Gulf Manganese Corp yang tercatat di bursa saham Australia dan Fofo Sariaatmadja, akan menghasilkan ferromangan, campuran besi dan mangan yang digunakan dalam produksi baja.

Primus Dorimulu, Pemimpin Redaksi Berita Satu Media Group

Primus Dorimulu, tokoh media nasional asal NTT, menandaskan bahwa pertambangan juga sebuah ikhtiar manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan peradaban. “Sumbangan hasil tambang terhadap peradaban manusia sangat besar. Yang paling utama dalam usaha pertambangan adalah compliance atau kepatuhan terhadap regulasi demi terwujudnya sustainability development,” ujarnya kepada Redaksi eNBe Indonesia dalam wawancara belum lama ini.

Sesuai regulasi di Indonesia, jelas Primus, perusahaan tambang yang sudah mendapatkan izin menambang, harus memiliki rencana lengkap, terutama pasca-tambang. “Bekas tambang harus dipulihkan kembali. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyimpan dana untuk pemulihan lokasi pasca tambang.”

Hanya saja, Primus menegaskan, untuk menambang di Flores diperlukan sejumlah pertimbangan serius; Bagaimana strategi pembangunan para bupati di Flores. “Pemerintah harus membuat sebuah studi lengkap tentang potensi tambang di Flores. Di era satelit ini, kandungan di perut bumi Flores bisa dipetakan. Ini penting untuk mengetahui seberapa besar kandungan mineral di perut bumi Flores,” ujarnya.

Pemerintah, kata Primus, tidak boleh mempercayai begitu saja hasil feasibility study yang dibuat investor tambang. “Sebaiknya, pemerintah punya studi sendiri. Jika ada investor yang berminat, mereka harus menggantikan biaya studi kelayakan yang dilakukan pemerintah. Lewat studi kelayakan, kita bisa mengetahui berapa sesungguhnya potensi mineral di Flores dan layak atau tidak untuk ditambang dengan segala konsekuensinya.”

“Sebagai produk yang menjadi pedoman para investor tambang, pemerintah harus memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Siapa pun yang membuat, pada akhirnya yang menetapkan AMDAL adalah pemerintah. Pemerintah harus ketat mengawasi perusahaan berdasarkan AMDAL agar lingkungan tetap terjaga.”

Primus menambahkan investor tambang harus memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki modal yang cukup, dan bersedia memenuhi semua regulasi. “Selama semuanya belum jelas, tak perlu ada penambangan di Flores. Biarlah anak-cucu pada masa akan datang memutuskan kebijakan untuk kepentingan mereka,” pungkasnya.