DEPOK (eNBe Indonesia) – Begitu banyak tokoh dari NTT yang berkiprah di level nasional, baik itu politisi, akademisi, dan birokrat, tetapi tidak berkontribusi bagi pengembangan mutu pendidikan dan SDM masyarakat di NTT sendiri. Di lain sisi, kemunduran mutu pendidikan di NTT lebih disebabkan oleh minimnya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian pandangan intelektual muda NTT, Emilianus Yakob Sese Tolo (EYST), yang disampaikan dalam diskusi daring (zoom) Sebua Foundation belum lama ini.

Persoalan pendidikan di NTT, menurut EYST, adalah persoalan akses dan mutu, akibat kesenjangan ekonomi dan politik, juga infrastruktur pendidikan yang minim. NTT didominasi sekolah swasta, hanya satu kampus negeri (Undana), untuk melayani 5 juta penduduk.

Emilianus Yakob Sese Tolo (EYST)

“Sekolah-sekolah swasta di NTT sayangnya tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal mereka sudah berusaha menutup kekurangan institusi pendidikan di NTT. Tidak ada dana khusus dari pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini,” ujar EYST.

Program beasiswa bidik misi dari pemerintah pun, kata EYST, sangat terbatas karena beasiswa bidik misi lebih menyasar sekolah negri. Sementara akses beasiswa dari lembaga non pemerintah seperti LPDP, dari Australia, New Zealand, Amerika Serikat kurang dimanfaatkan siswa di NTT akibat keterbatasan kemampuan bahasa Inggris.

Terkait mutu pendidikan di NTT, EYST menandaskan, intervensi kurikulum nasional dan infrastruktur pendidikan yang buruk adalah faktor utama rendahnya kualitas SDM masyarakat NTT. Menurut data 2017, hanya 4,6% sumber daya anak NTT memiliki ijazah S1 dan 0,21% memiliki ijazah S2 dan S3.

“Tetapi anak NTT yang S2 dan S3, juga S1 sebagian besar kuliah di Jawa dan tidak tinggal dan mengabdi di NTT. Dengan konteks ini, walapun ada beasiswa untuk orang-orang hebat dari NTT itu tapi tidak diimbangi dengan perbaikan insfrastruktur dan pembangunan secara makro di Indonesia Timur termasuk NTT, orang NTT tidak akan bisa maju sampai kapan pun, karena orang-orang pintar memilih keluar dari NTT,” urai EYST.

Dia pun memberi catatan bahwa intervensi kurikulum nasional berakibat pada kemunduran mutu pendidikan di NTT. Padahal sejak era kolonial, pendidikan di NTT sangat bermutu, berkat dukungan misionaris Eropa, terutama di Flores, yang menerapkan kurikulum Eropa.

Frans Seda, tokoh nasional asal NTT, adalah satu dari orang NTT yang dibiayai misionaris Eropa, bisa mengenyam pendidikan sejak SMP di Yogyakarta dan kuliah di Belanda. Sayangnya, kebijakan pemerintah Indonesia tahun 1975 yang menginstruksikan bantuan dana dari Eropa disalurkan melalui kementerian agama, selain menghambat proses naturalisasi para misionaris Eropa, berdampak pada berkurangnya dana pengembangan pendidikan di Flores (NTT).

“Keterbatasan struktural membuat NTT sulit lawan pemerintahan nasional dalam konteks penerapan kurikulum pendidikan, apalagi kurikulum nasional sering berubah tiap tahun, berganti tiap 5 tahun tergantung menteri. Ini implikasi sangat buruk dalam kaitan pendidikan yang diintervensi pemerintah pusat,” ujar EYST. Dia menambahkan, terkait infrastructur, banyak kampus, SMA di NTT tidak memiliki perpustakaan, apalagi akses internet dan lain-lain, membuat sulit untuk tingkatkan kualitas pendidikan.

EYST mengapresiasi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mulai fokus membangun NTT. Tapi, menurut dosen STFT Ledalero Flores ini, pemerintah belum hadir serius bagi pendidikan di NTT. Pemerintah, tegasnya, harus membangun lebih banyak sekolah negeri di NTT, memberi subsidi, subsidi silang antara sekolah swasta dan negeri, membuat kebijakan perolingan/pertukaran dosen secara nasional.

Untuk jangka panjang, demikian EYST, pemerataan pembangunan nasional harus diperjuangkan hingga Indonesia Timur dan NTT khususnya, termasuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Dalam konteks industrialisasi, pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi harus dilakukan, termasuk reformasi agragria, memberi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki, tidak terus dipertahankan oleh ketua suku pemilik hak ulayat.

“Jangan biarkan politik etis berkembang karena hanya menyasar kepada orang-orang yang punya jabatan politik di tingkat lokal baik raja-raja atau pemimpin adat. Sudah sejak jaman kolonial Belanda, orang-orang yang dididik hanya dari golongan raja-raja atau elit di desa dan kota. Misionaris pun lebih cenderung merekrut golongan tuan tanah, tua adat/kepala adat di pedesaan untuk belajar ke Eropa misalnya.”