Penulis : Yakobus Sila*)

DEPOK (eNBe Indonesia) – Dalam beberapa kasus, hukum menjadi sangat tidak adil dan menindas mereka yang tidak memiliki akses kepada aparat penegak hukum. Akses yang dimaksud adalah kedekatan dengan aparat penegak hukum, dan kemampuan untuk membayar agar perkara hukum bisa dimenangkan oleh yang membayar. Rasa keadilan tampak jauh, karena hukum yang sudah dibuat dengan tujuan sangat baik, tetapi ‘dirusak’ oleh aparat penegak hukum yang memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan.

Yakobus Sila (Jack Sila Mbipi)

Buku Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum adalah upaya penulis untuk menghapus tuduhan terhadap hukum yang tidak adil. Menurut penulis, bukan hukum yang tidak adil, tetapi aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang terhadap hukum. Karena, sebaik dan seadil apa pun hukum dibuat bila tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang berpikiran dan berbuat adil, hukum akan sia-sia, berlaku tidak adil, dan melanggar asas-asasnya.

Keadilan, pada realitasnya, hanya sebatas nilai ideal, tetap menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Indonesia sebagai negara hukum masih apatis dalam upaya menegakkan keadilan. Hukum kehilangan superioritas karena tunduk di bawah kepentingan orang atau kelompok tertentu. Hukum tidak tegas, berlaku tidak adil, maka tidak lagi superior, tidak memiliki keunggulan, kelebihan, dan tidak kredibel.

Hukum tidak cukup hanya membutuhkan aparat penegak hukum, tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi, jika tidak maka hukum, sebaik apapun dibuat dapat saja sia-sia (nirmakna) karena tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang.

Aparat penegak hukum yang tidak bermoral menyebabkan hukum berada pada posisi yang inferior, karena nilai keadilan dan kepastian hukum terdegradasi, tidak mampu merespon secara adil persoalan-persoalan hukum.

Dalam kritik Satjipto Rahardjo, pengadilan modern dewasa ini, tidak lagi menjadi tempat yang memberikan keadilan substansial, walaupun pengadilan dikatakan sebagai ‘rumah keadilan’ (house of justice) (Satjipto Rahardjo, 2010:67).

Hans Kelsen (1978:72) menegaskan bahwa hukum hanya disebut hukum bila didalamnya mengandung aspek keadilan dan moralitas. Maka lingkup penegak hukum juga mesti mendukung bagi bertumbuh dan berkembangnya moralitas aparat penegak hukum.

Menurut penulis, moralitas aparat penegak hukum sangat urgen dibutuhkan dalam penegakkan hukum sebagai upaya mencapai keadilan sebab hukum akan menjadi semakin baik bila dijalankan oleh aparat yang bermoral tinggi. Untuk memperbaiki atau memulihkan moralitas aparat penegak hukum dibutuhkan pelatihan profesionalitas aparat penegak hukum. Tidak kalah penting tentu kegiatan rohani untuk menegaskan dan mengingatkan urgennya moralitas seorang aparat penegak hukum agar hukum di Indonesia tetap superior.

Sementara itu, lembaga pendidikan hukum diharapkan mendidikan mahasiswanya dengan sikap yang baik karena keteladanan adalah salah satu cara menanamkan moralitas yang baik. Sistem rekrutmen menjadi aparat penegak hukum harus dilakukan dengan obyektif, tanpa suap-menyuap. Lembaga-lembaga penegak hukum diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi bertumbuh dan berkembangnya aparat penegak hukum yang bermoral tinggi.

*) Penulis adalah Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sarjana Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero Maumere, Flores