DEPOK (eNBe Indonesia ) – Publik NTT saat ini menaruh perhatian pada polemik dan pro kontra pembangunan tambang batu gamping dan pabrik semen di Lengko Lolok dan Luwuk, kabupaten Manggarai Timur (Matim). Konflik sosial, perang opini semakin memanas, dan pihak-pihak yang punya kepentingan aktif memprovokasi dan polarisasi kekuatan antar kelompok pro dan kontra tentu mengancam.

Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, Pr dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah berdiskusi pada pertemuan 24 Juni 2020. Pada kesempatan itu, Uskup Ruteng mendukung sikap gubernur tentang moratorium izin pertambangan, termasuk meninjau seluruh izin tambang di NTT. Uskup Ruteng menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi NTT yang berwawasan ekologis, geologis, geografis, kultural dan spiritual setempat.

Gubernur Laiskodat menegaskan pihaknya mempertimbangkan secara matang dan komprehensif untuk membuat keputusan membangun pabrik semen dan penambangan batu gamping di kabupaten Manggarai Timur. Dia mengatakan, tidak akan membuat masyarakat terpecah karena tambang.

Uskup Siprianus Hormat mengatakan bahwa fakta memperlihatkan usaha pertambangan di wilayah Pantura Manggarai tidak dapat membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Gubernur belum mengeluarkan izin eksplorasi tambang batu gamping di Lengko Lolok kepada PT Istindo Mitra Manggarai (IMM). Sementara Pemda Matim telah mengeluarkan izin lokasi pabrik semen di Luwuk kepada PT Semen Singa Merah NTT (SSM).

Romo (Rd) Josal Petrus Baleng

“Masyarakat Flores sebenarnya memiliki pemahaman ekologi yang kuat, didukung pengalaman berkatekese. Masyarakat yang juga umat akan mempertahankan tanah ulayat, filosofi kearifan lokal. Mereka masih menghargai alam sebagai harta anugerah. Maka saya kira proyek tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur akan sulit terwujud,” ujar Romo (Rd) Josal Petrus Baleng kepada Redaksi eNBe Indonesia belum lama ini.

Namun Romo Josal juga mengatakan, masyarakat kurang mendapat advokasi, terutama dari pemerintah dan anggota dewan (DPRD), maka masyarakat rentan terbelah merespon rencana kegiatan tambang di NTT dan Flores khususnya. Gereja kesulitan membangun komunikasi untuk kepentingan advokasi, karena pemerintah dan DPRD yang cenderung bersikap bertentangan. “Kepentingan Gereja, melalui JPIC misalnya, untuk memastikan masyarakat tidak dikorbankan, apalagi terjadi konflik (berdarah) akibat polarisasi kekuatan,” ujar Romo Josal.

“Inilah situasinya jika upaya ekonomi dan kekayaan materialistik telah menjadi berhala baru yang terus diperjuangkan para penguasa, tanpa melihat imbasnya bagi citra ilahi ekologis dan kedamaian hidup umat kecil.

“Mengapa selalu ada konspirasi dan ambisi segelintir kaum oportunistik yang mencederai kebaikan bersama?  Pertanyaan reflektif ini mau mengajak umat untuk waspada terhadap upaya penghancuran keutuhan ciptaan demi kekayaan kelompok elit.  Kesombongan totalitarianis sudah menjebak manusia untuk jatuh dalam kecenderungan bersalah,” pungkas Romo Josal, Pastor Paroki, tinggal di Kampung Maurole, KAE Flores NTT.