by

Tanggapan dan Klarifikasi mengenai Pernyataan Wakil Walikota Solo

DEPOK (eNBe Indonesia) – Dua hari ini beredar berita di berbagai media online maupun cetak terkait dengan pernyataan Purnomo, Wakil Walikota Solo setelah yang bersangkutan ketemu Presiden Jokowi.

Dalam perrtemuan itu, Purnomo mengakui diberitahu bahwa PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi sebagai calon walikota dan wakil walikota kepada Gibran dan teguh, bukan kepada durinya. Bahkan tidak hanya itu, purnomo mengakui ditawari jabatan tertentu dari pak presiden sebagai kompensasi tidak maju jadi calon walikota.

Pernyataan purnomo ini viral dan ditangkap media dan pihak-pihak yg tidak suka dengan presiden dg framing bahwa Jokowi membangun dinasti politik dan mempraktekan politik yg tidak patut.

“Berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan, apa yang terjadi tentang pertemuan Purnomo dengan Presiden adalah sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari fakta yang sesungguhnya,” ujar Mudhofir Khamid, Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi.

Pertama, pertemuan itu adalah inisiatif walikota dan wakil walikota untuk bertemu presiden melaporkan dan membicarakan kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari yang mangkrak. Pihak istana lalu menjadwalkan pertemuan itu dan dilakukan secara terpisah antara Walikota dengan Wakilnya. Walikota Rudy telah menghadap sebelumnya dan setelahnya wakil walikota di hari yg berbeda. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pernyataan dari Presiden tentang pencalonan Gibran anaknya dalam pilkada Kota Solo.

Kedua, tidak benar ada pemberitahuan dari Presiden soal rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Purnomo bahwa yang dipilih adalah Gibran-Teguh. Suatu hal yang aneh jika itu terjadi, sebab dua hari sebelumnya telah beredar di berbagai media informasi dan media sosial keputusan DPP PDI Perjuangan tentang rekomendasi calon kepala daerah, termasuk Kota Solo.

Ketiga, tidak pula Presiden menawarkan kompensasi kepada purnomo.

Keempat, kenapa itu tidak dilakukan karena Presiden tahu persis bahwa mekanisme pencalonan itu adalah domain dan kewenangan partai politik.

Kelima, framing negatif berbagai pemberitaan oleh banyak pihak adalah bagian upaya melakukan serangan dan upaya delegitimasi kpd Presiden Jokowi dengan memanfaatkan momentum pertemuan Purnomo dengan Presiden. Dan ini terbukti dg klarifikasi purnomo bahwa tidak pernah mengatakan ada tawaran kompensasi dari presiden.

“Saya percaya, masyarakat akan mengerti pada akhirnya bahwa semua itu adalah permainan politik dari pihak-pihak lain yang tidak senang Presiden bekerja untuk kemajuan Indonesia,” ujar Mudhofir Khamid.

Comment

News Feed