Presiden Joko “Jokowi” Widodo sekali lagi menyatakan kekecewaannya pada kinerja anggota kabinetnya. Jokowi secara khusus mencatat perencanaan dan pengeluaran anggaran para menterinya yang buruk untuk mitigasi pandemi COVID-19. Meskipun Istana Negara dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menolak kemungkinan perombakan kabinet, kekecewaan Presiden mengatakan itu masih mungkin.

Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet tentang mitigasi pandemi COVID-19 di Istana Negara Jakarta, Senin (3 Agustus). Dalam pertemuan tersebut, dia menyatakan kekecewaannya atas kinerja anggota kabinetnya sekali lagi. Dia mencatat bahwa dari Rp695 triliun anggaran yang dialokasikan untuk mengurangi pandemi, hanya Rp141 triliun atau sekitar 20% telah dibelanjakan. Disamping pengeluaran, Jokowi juga kecewa dengan perencanaan anggaran yang buruk karena 40% dari item anggaran mitigasi COVID-19 belum mengeluarkan surat perintah (DIPA). “Bagaimana kamu bisa mengeluarkan anggaran tanpa surat perintah siap?” Jokowi menyindir kabinetnya.

Istana Negara sebelumnya menolak rumor perombakan kabinet. Ma’ruf Amin juga membantah. Tetapi mengingat kekecewaan Jokowi, banyak yang percaya bahwa kemungkinan perombakan tetap ada. Seperti kita ketahui bersama, Menteri Kesehatan Letnan Jenderal (Purn) dr. Terawan Agus Putranto dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim termasuk di antara para menteri yang duduk di kursi panas.

Jokowi juga harus memperhatikan apa yang terjadi di Istana Negara. Seperti yang diberitakan secara luas oleh media nasional, Gubernur Riau Isdianto dites positif COVID-19 setelah ia dilantik sebagai gubernur definitif Riau oleh Jokowi pada 27 Juli. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono berpendapat bahwa sebelum upacara pelantikan Istana Negara telah melakukan tes cepat pada Isdianto dan rombongannya. Hasilnya negatif. Selain itu, Heru menyatakan bahwa Istana Negara akan memperketat protokol kesehatannya dengan melakukan tes untuk setiap pengunjung, termasuk menteri yang bertemu Presiden.

Isdianto bukan yang pertama. Ingat, pada 16 Juli, Jokowi juga bertemu dengan Wakil Walikota Surakarta Achmad Purnomo di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya, Achmad Purnomo dites positif COVID-19. Beberapa bulan yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terinfeksi. Ini adalah preseden buruk. Mengapa para penjaga Istana memilih untuk tidak pergi dengan protokol kesehatan yang ketat sejak awal? Keamanan Presiden tidak bisa dinegosiasikan. Jika Jokowi terinfeksi COVID-19, krisis politik dapat terjadi. Jokowi harus ekstra hati-hati dan memperhatikan konsekuensinya.

Selain COVID-19, insiden di hari pertama audisi para kandidat menteri yang diadakan tahun lalu patut diingat. Saat itu, politisi Golkar Tetty Paruntu terlihat memasuki Istana Negara untuk audisi. Tetty juga seorang bupati Minahasa Selatan. Kemudian di sore hari, pernyataan datang dari politisi dan Istana Negara bahwa Tetty ada di sana untuk bertemu dengan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, bukan untuk audisi. Sumber kami mengatakan itu adalah insiden yang disebabkan oleh proses sembrono di Istana Negara. Para pemimpin Partai Golkar dilaporkan tidak tahu apa-apa tentang mengapa Tetty diundang untuk audisi. Lebih buruk lagi, beberapa orang mempertanyakan proses pemeriksaan yang buruk tentang gaya hidup wanita itu dan fakta bahwa dia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dari sesama politisi Golkar Bowo Sidik.

Selain itu, kami telah mencatat bahwa komunikasi publik telah menjadi masalah sejak awal kepresidenan Jokowi. Kami belum melihat adanya peningkatan dalam masa jabatan keduanya. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, misalnya, telah melakukan banyak kesalahan. Seorang juru bicara haruslah seseorang yang berbicara pada waktu yang tepat dengan pesan yang tepat. Johan Budi SP, yang menjabat sebagai juru bicara Jokowi dalam masa jabatan pertamanya, sangat cocok untuk peran tersebut. (yosefardi.com)