by

Covid-19: DKI terapkan denda, Nagekeo 7 positif

-Nasional-64 views

Laporan Rovina Aleksandry

KUPANG (eNBe Indonesia) – Jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Nagekeo berjumlah 7 orang, tetapi 3 orang sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah masing-masing setelah menjalani karantina (isolasi) sementara 4 pasien sedang menjalani isolasi di rumah jabatan sekretaris camat Nangaroro.

Juru bicara covid-19 Nagekeo, Silvester Teda Sada, menjelaskan pihaknya komit melakukan penelusuran guna mencari orang-orang yang pernah mengalami kontak erat dengan pasien 04, 05, 06, 07. Dari 14 orang yang diambil spesimen swab dan dikirim ke laboratorium RS WZ Johanes Kupang, 13 sudah mendapat hasil yakni 12 negatif dan 1 positif. Sementara itu, pasien terkonfirmasi positif di kabupaten Ende bertambah menjadi 3 pasien. Untuk NTT, hingga hari ini tercatat 165 kasus positif, sembuh 138, meninggal 1.

Secara nasional, hari ini Indonesia melaporkan 2.197 kasus baru covid-19, 2.317 sembuh dan 82 meninggal. Kemarin (Kamis) kasus baru bertambah 2.266 kasus, 2.017 sembuh, dan 72 kematian. Total kasus aktif atau terinfeksi mencapai 149.408, sembuh 102.991, dan meninggal dunia 6.500. Jumlah pengujian spesimen meningkat setelah libur panjang akhir pekan dengan 28.824 spesimen diuji dari siang hari 19 Agustus hingga tengah hari 20 Agustus.

Ibu kota Jakarta mencatat 595 kasus baru pada 20 Agustus, tetapi 726 pasien dinyatakan bebas COVID. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) ingin meningkatkan langkah-langkah pencegahan. Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, yang mengatur tindakan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Denda progresif sekarang diberlakukan untuk anggota masyarakat, perusahaan, dan penjaga fasilitas umum.

Pelanggaran yang pertama kali akan dikenakan denda sebesar Rp250.000, pelanggaran kedua akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000, dan pelanggaran ketiga akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000. Perusahaan atau bisnis yang dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda Rp50 juta untuk pelanggaran pertama kali. Pelanggaran kedua akan dikenakan denda Rp100 juta, pelanggaran ketiga menelan biaya Rp150 juta. Kegagalan membayar denda dalam waktu tujuh hari sejak pemberitahuan akan mengakibatkan penutupan paksa perusahaan.

Semua perusahaan diwajibkan membentuk tim mitigasi COVID-19. Tim harus dipimpin dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen. Tim harus terdiri dari seorang pemimpin tim, anggota departemen sumber daya manusia, anggota yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan, dan seorang petugas medis. Tim harus mengawasi kepatuhan kantornya, dan menegakkan protokol kesehatan, seperti kebijakan wajib memakai masker, jarak sosial, dan membatasi kapasitas ruangan hingga 50 persen dari normal.

Ini langkah selamat datang dari Pemerintah Jakarta. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah tegas, meskipun menurut mereka tingkat penularannya di bawah rata-rata dunia. Antara Maret hingga Agustus, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat 86 anggotanya meninggal karena atau terkait dengan COVID-19. Sungguh kerugian yang menyedihkan dan luar biasa bagi Indonesia karena kekurangan tenaga medis profesional, terutama dokter spesialis.

Comment

News Feed