by

Covid-19: NTT kembali meningkat, pemerintah fokus pemulihan ekonomi

-Nasional-65 views

Laporan Rovina Aleksandry (0852-3868-6980)

KUPANG (eNBe Indonesia) – Kini pandemi covid-19 di propinsi NTT kembali meningkat, bahkan sudah pecahkan rekor sehari 20 kasus positif. Namun untuk kebupaten Manggarai Timur (Matim) hingga saat ini masih masuk dalam zona hijau, meskipun dikepung Ngada dan Manggarai yang sudah zona merah.

Pemerintahan Propinsi NTT menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang pencegahan dan penanganan komprehensif corona termasuk sanksi pelanggar protokol kesehatan. Ada kecendurangan virus corona dibawa masyarakat yang datang dari luar NTT. Kini masyarakat dari luar daerah harus membawa hasil rapid test dan tes swab.

Hingga hari ini, total 276 orang di NTT terpapar virus corona, 38 kasus baru berasal dari kabupaten Ende dan satu orang dari kabupaten Flores Timur. 22 pasien positif merupakan klaster pelaku perjalanan dari Denpasar Bali dan 16 orang transmisi lokal. Sementara satu pasien Flores Timur dari klaster Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari total 276 pasien positif corona, sebanyak 172 pasien dinyatakan sembuh, 98 pasien terkonfirmasi masih dirawat dan karantina, serta sebanyak 5 pasien meninggal dunia. Secara nasional, jumlah terpapar hari ini 3.963 orang (total 228.993), sembuh 3.036 (total 164.101) dan meninggal dunia 135 orang (total 9.100).

Sementara itu pemerintah pusat terus fokus pada pemulihan ekonomi pasca dampak COVID-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2020, yang mengubah PP No. 23/2020 pada Agustus 2020. Dalam peraturan tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan proposal pinjaman kepada Menteri. Keuangan untuk mendukung program pemulihan ekonomi — salinan proposal harus diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Kabarnya, ada 23 pemerintah daerah yang secara resmi mengajukan proposal tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 kemudian diubah dengan PP No. 43/2020. Amandemen memungkinkan permintaan tersebut di atas dengan persyaratan berikut:

  • Wilayah pengusul dipengaruhi oleh COVID-19
  • Daerah sudah memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan program National Economic Recovery (PEN) di tingkat nasional
  • Jumlah pinjaman daerah, termasuk pinjaman yang diajukan, tidak boleh melebihi 75% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya
  • Daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman minimal 2,5%.

Dua skema besar yang akan dilaksanakan, yaitu Pemerintah membuat perjanjian pengelolaan pinjaman dengan PT SMI, kemudian PT SMI membuat perjanjian kerja sama dengan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dikabarkan menganggarkan Rp15 triliun untuk program ini, di mana Rp10 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 (APBN 2020) dan sisanya dari PT SMI. Program ini akan terus berjalan pada tahun 2021. Dalam implementasinya, PT SMI memiliki peran yang sangat besar karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan kementerian.

Beberapa pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian dengan PT SMI, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun, sedangkan Pemprov Jabar mengajukan pinjaman Rp4 triliun. Jumlah ini tidak akan diberikan sekaligus. Ini akan dibagi dalam dua tahap, yakni pada 2020 dan 2021. Pemerintah daerah lain yang juga telah menandatangani kesepakatan dengan PT SMI adalah Pemerintah Provinsi Banten (Rp4 triliun) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga 14 September 2020, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, ada 23 lagi pemerintah daerah yang sudah mengajukan proposal tertulis untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman ini.

Comment

News Feed