by

Jokowi & Pilkada

-Nasional-113 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Presiden Joko “Jokowi” Widodo dikabarkan berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada di tengah tekanan untuk menunda Pilkada serentak 2020. Perppu tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum baru untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 secara ketat mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menanggapi laporan Perppu itu, menyatakan Presiden belum memutuskannya. Presiden, kata Tito, masih mempertimbangkan antara opsi penerbitan Perppu baru atau merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ide terbitnya Perppu baru atau merevisi PKPU mengemuka menyusul desakan berbagai pihak untuk menunda Pilkada serentak 2020. Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa Pemerintah lebih memilih untuk melanjutkan Pilkada 2020 dengan peraturan yang ketat daripada menunda-nunda.

Pemerintah ingin memastikan bahwa pemilihan daerah akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mengekang penyebaran dan penularan COVID-19. Dalam catatan itu, Menteri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah menginginkan agar acara kampanye massal dibatasi. Jika Perppu baru diterbitkan, menurut Tito, hal itu juga akan mengatur penegakan hukum atas pelanggar protokol kesehatan.

Patut diketahui, Menteri Tito sempat melayangkan surat kepada KPU agar melarang kampanye massal dan konser musik di Pilkada serentak 2020. Namun, Tito memahami bahwa pembatasan tersebut dapat menguntungkan calon petahana dan merugikan pesaing. Oleh karena itu, ia menyarankan agar calon peserta dapat menggelar temu publik terbatas yang dihadiri maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan yang ketat.

KPU mengusulkan lima poin untuk diakomodasi dalam Perppu baru jika Pemerintah memutuskan mengeluarkan Perppu. Diantaranya, KPU mengusulkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. KPU juga mengusulkan metode kampanye berupa arisan, kegiatan budaya dan sosial, serta olah raga secara virtual. Terakhir, KPU mengusulkan adanya Tempat Pemungutan Suara Keliling (TPS), dan membagi pemungutan suara di TPS menjadi beberapa shift agar tidak terjadi keramaian saat hari pencoblosan. Kelima saran tersebut disampaikan KPU dalam pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan.

Desakan penundaan Pilkada serentak 2020 datang dari berbagai pihak setelah sejumlah penyelenggara pemilu terjangkit COVID-19. Dua komisioner KPU, Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi, baru-baru ini dinyatakan positif COVID-19. Di antara yang mendesak agar pilkada serentak 2020 ditunda adalah kelompok pengawas Perludem. Selain Perludem, usulan penundaan Pilkada serentak 2020 juga datang dari Ketua Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. (yosefardi.com)

Comment

News Feed