by

Pilkada 2020, mengapa dipersoalkan?

-Nasional-62 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terus mendesak Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 demi keselamatan masyarakat dari pandemi covid-19. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan DPR menilai pilkada harus berjalan sesuai jadwal.

Mereka yang menyerukan penundaan mengutip alasan kemanusiaan dan keselamatan. Mereka meminta Pemerintah Pusat dan DPR memprioritaskan keselamatan rakyat di atas politik — pilkada — dan ekonomi. Mereka khawatir Pilkada akan memperburuk penyebaran COVID-19 mengingat naiknya angka kasus harian.

Namun, menggunakan isu naiknya case rate harian sebagai satu-satunya alasan untuk menunda pilkada serentak 2020 tidaklah tepat. Dalam beberapa minggu terakhir, seperti yang telah kami laporkan sebelumnya, Pemerintah Pusat telah meningkatkan pengujian (testing) secara signifikan. Per 19 September, pengujian di negara ini mencapai rekor baru 44.543 pengujian, jauh di atas target 30.000 pengujian per hari. Oleh karena itu, logis jika rasio kasus harian meningkat seiring dengan peningkatan pengujian.

Selain itu, tidak tepat juga untuk mendikotomisasi penanggulangan pandemi dengan upaya pemulihan ekonomi dan memastikan pemerintah tetap memperhatikan hingga daerah. Lagipula, upaya mitigasi untuk mengendalikan pandemi, menyelamatkan nyawa orang, dan menjaga keamanan masyarakat membutuhkan anggaran yang besar.

Dalam kaitan itu, negara membutuhkan pemulihan ekonomi dan pemerintahan yang efektif turun ke daerah. Perlu dicatat bahwa satu-satunya komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat diharapkan selama masa sulit seperti ini adalah pengeluaran pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Pusat dan DPR memutuskan untuk tidak menunda pilkada serentak 2020. Mereka ingin memastikan efektivitas pemerintah turun ke daerah dengan pemilihan kepala daerah definitif. Mereka tidak ingin daerah tersebut dipimpin oleh penjabat kepala daerah (Pjs/Plt).

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan berpendapat bahwa penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif. Djohermasnyah, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menunjuk Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 untuk memperkuat argumentasinya. Namun Djohermansyah mungkin perlu membaca Permendagri 1/2018 dan UU 30/2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 9 Ayat 1 Permendagri 1/2018 mencatat ada lima kewenangan, namun tidak termasuk kewenangan penjabat kepala daerah dalam hal penganggaran. Jika kita membaca UU 30/2014, kita bisa mengerti kenapa. Dalam Pasal 14 Ayat 1 UU 30/2014, penyelenggara negara atau lembaga negara yang memiliki mandat di pemerintahan daerah, seperti penjabat kepala daerah, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan strategis yang berdampak pada hukum, status organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Jadi, jelas secara undang-undang, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan terbatas, termasuk dalam hal penganggaran. Ini adalah masalah penting yang harus ditangani. Terlalu banyaknya penjabat kepala daerah tidak hanya menghambat program mitigasi pemerintah daerah tetapi juga program mitigasi Pemerintah Pusat di daerah. Masyarakat harus berpikir dua kali sebelum gencar menyerukan penundaan Pilkada 2020. (yosefardi.com)

Comment

News Feed