by

Resuffle Kabinet, haruskah?

-Nasional-85 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Sudah hampir setahun sejak kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo jilid 2 dibentuk pada 23 Oktober 2019. Ada yang mendesak Presiden untuk menggantikan menteri yang berkinerja buruk, dan Presiden sendiri pernah mengatakan terbuka dengan opsi tersebut. Pada masa jabatan pertamanya, Jokowi melakukan perubahan kabinet (resuffle) pada tahun pertama masa jabatannya. Tetapi apakah Jokowi akan melakukanya kali ini? Pandemi COVID-19 mempengaruhi semua sektor di negara ini, dan beberapa orang bertanya-tanya apakah adil menilai kinerja para menteri dalam skenario seperti itu.

Beberapa menteri telah duduk di kursi panas selama berbulan-bulan sejak wabah COVID-19. Bahkan sebelum wabah, beberapa di antaranya telah dikritik habis-habisan. Diantaranya adalah Menteri Kesehatan Letjen (Purn) dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Jenderal (Purn.) Fachrul Razi, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Tekanan pada menteri tersebut sangat tinggi. Terawan, misalnya, didesak mundur oleh kelompok tertentu. Kelompok tersebut juga mendesak Jokowi untuk menggantikan Terawan karena kinerja menteri yang buruk dalam menangani dan menanggulangi pandemi. PP Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, termasuk di antara mereka yang menyerukan pemecatan Terawan. Hal yang sama juga dituntut oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok pengawas.

Tujuh organisasi medis juga mengecam Menteri karena kurang transparan dalam memilih anggota baru Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Ketujuh organisasi kedokteran tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Perguruan Tinggi Dokter Gigi Indonesia (MKKGI), Perhimpunan Institusi Pendidikan Dokter Indonesia ( AIPKI), Asosiasi Fakultas Kesehatan Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI). Sebelumnya, organisasi medis ini mengkritik Terawan atas kematian 123 dokter selama pandemi.

Jokowi sendiri pernah mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan atas kinerja para menterinya dalam menangani pandemi. Ia terutama kesal dengan penanganan masalah kesehatan, bansos, usaha kecil menengah (UMKM), dan ekonomi. Di bidang kesehatan, misalnya, Jokowi mengatakan telah mengalokasikan dana sebesar Rp75 triliun untuk penanggulangan pandemi, namun hanya 1,53 persen dari anggaran yang telah disalurkan. Ia menyatakan, pihaknya sudah mempertimbangkan perombakan kabinet untuk meningkatkan kinerja kabinetnya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat kabinet yang digelar pada 18 Juni 2020, yang merupakan rapat kabinet tatap muka pertama pasca wabah. Pernyataan tersebut diumumkan oleh Sekretariat Presiden (Setpres) pada 28 Juni melalui saluran Youtube-nya.

Dengan semua tekanan itu, orang bisa mengerti jika ada yang percaya Jokowi akan me-resuffle kabinet, dan Terawan menjadi salah satu menteri yang diganti. Jokowi dikenal tidak segan-segan mengubah kabinetnya bahkan setelah hanya satu tahun masa bakti. Pertama kali Jokowi merombak kabinetnya pada 12 Agustus 2015, atau sepuluh bulan setelah kabinet terbentuk. Saat itu, lima menteri diberhentikan.

Tetapi hari ini, situasinya berbeda. Ada pandemi COVID-19. Beberapa orang bertanya-tanya apakah adil menilai kinerja para menteri. Selain itu, menjaga stabilitas itu penting di masa-masa sulit, dan kita semua tahu bahwa Jokowi sangat memperhatikan stabilitas. Belajar dari krisis keuangan 1997 pada tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis keamanan dan politik, dan pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru pada tahun 1998, Jokowi menyadari bahwa beberapa orang mungkin mencoba memanfaatkan pandemi untuk menciptakan krisis yang sama. Mempertimbangkan faktor tersebut, Jokowi mungkin akan mengejutkan semua orang dengan tidak mengambil opsi untuk mengubah kabinetnya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed