by

Covid-19: NTT 485 kasus

-Nasional-102 views

Laporan Rovina Aleksandry (0852-3868-6980)

KUPANG (eNBe Indonesia) – Jumlah kasus positif covid-19 di NTT meningkat menjadi 485 hingga Selasa (6/10), bertambah 18 kasus baru dari 3 pulau (Manggarai Barat 1 kasus), Manggarai (13 kasus klaster perjalanan dari Denpasar dan 1 kasus klaster perjalanan dari Makassar), dan Ende (3 kasus, transmisi lokal termasuk 1 balita).

Hingga saat ini masih terdapat 142 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang sedang dalam perawatan dan karantina. Sementara pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh mencapai 336 orang dan yang meninggal sebanyak 7 orang.

Secara nasional, Satuan Tugas Mitigasi COVID-19 Indonesia melaporkan 4.056 kasus baru pada 6 Oktober. Penambahan ini menambah jumlah kasus aktif menjadi 63.365. Bulan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia akan berangkat ke Beijing untuk bertukar informasi dengan Administrasi Produk Medis Nasional China.

Persentase rata-rata tingkat kepositifan dalam tujuh hari terakhir adalah 15,92%. Pada 30 September, ada 132.693 kasus suspect, hingga saat ini (6 Oktober) jumlahnya meningkat menjadi 141.169. Jakarta tetap menjadi penyumbang kasus baru tertinggi, dengan 1.107 kasus baru. Dari 121 kematian akibat COVID-19 nasional yang dilaporkan kemarin, 31 di antaranya adalah kematian yang tercatat di Jakarta.

Pada 3 Sep. 2020 BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk Favipiravir (nama merk Avigan) kepada PT Beta Pharmacon (Grup Dexa). PT Kimia Farma memiliki EUA untuk produksi Favipiravir dalam bentuk generik. EUA untuk Remdesivir, obat yang diberikan kepada Presiden Trump yang terkena COVID, diberikan kepada PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica pada 19 September.

Biofarma yang akan bertanggung jawab atas produksi vaksin Sinovac di Indonesia mengharapkan kabar baik dari kunjungan BPOM ke Beijing. Dewan Perwakilan Rakyat juga dilaporkan pada Senin (5/10) bahwa pihaknya telah menerima saran dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membentuk panitia yang terdiri atas DPR, Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BPOM, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia untuk sertifikasi halal dari vaksin yang disetujui.

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan kepada pers pada 2 Oktober bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah meskipun vaksin tersebut tidak halal mengingat situasi yang mendesak. MUI enggan beropini.

Bisnis.com mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas yang belum bisa mengomentari pendapat Masduki Baidlowi. Halal atau tidaknya, kata Anwar Abbas, menjadi keputusan Majelis Fatwa MUI.

Comment

News Feed