by

Protes Omnibus Law: Implikasi Politik?

-Nasional-91 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil terus melakukan protes terhadap Omnibus Law, Cipta Kerja yang baru. Beberapa telah melakukan aksi unjuk rasa di jalanan. Pertanyaannya, seberapa seriuskah gerakan ini? Akankah partai oposisi bergabung?

Kelompok masyarakat sipil berbicara tentang masalah lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Mereka menuding UU baru itu menghilangkan kewenangan pemerintah daerah terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL diperlukan untuk memastikan bahwa calon investor tidak akan merusak lingkungan. Namun dalam praktiknya, AMDAL adalah bisnis yang sangat besar.

Proses mendapatkan AMDAL membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Ada biaya konsultan, dan biaya administrasi, antara lain. Inilah mengapa AMDAL dapat dilihat sebagai penghalang utama. Omnibus Law menyederhanakan proses dan memusatkan proses dengan menjadikannya kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut undang-undang, dokumen AMDAL akan diuji oleh tim uji tuntas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Tim tersebut terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, pejabat pemerintah daerah, dan tenaga ahli bersertifikat.

Kita sudah tahu apa yang dilakukan serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil, tapi bagaimana dengan oposisi? Gerakan protes terhadap Omnibus Law merupakan momentum politik. Jadi, kita akan melihat apakah mereka memanfaatkannya. Bagaimanapun, sebuah gerakan membutuhkan dukungan logistik dan mengingat partai-partai oposisi memiliki jaringan pemodal yang luas, mereka bisa datang menawarkan bantuan semacam itu.

Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha besar di Tanah Air. Salah satunya adalah Garibaldi “Boy” Thohir, yang merupakan CEO dan pemegang saham utama Adaro Energy (ADRO), produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. Boy Thohir pernah menjabat sebagai bendahara tim sukses SBY pada pemilihan presiden 2009. Boy adalah kakak tertua dari Erick Thohir, yang kini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Kita akan lihat apakah pengusaha besar yang dekat dengan SBY dan Partai Demokrat akan membiayai protes Omnibus Law. Jika mereka mau turun tangan, protes bisa berkembang menjadi gerakan yang serius. Pasalnya, pengusaha besar juga dekat dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Boy Thohir dan beberapa pengusaha besar lainnya bahkan mendukung terpilihnya kembali Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Adik laki-laki Erick Thohir sekarang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Omnibus Law yang baru justru menguntungkan pengusaha besar, terutama dalam mendapatkan izin usaha. Mendukung Pemerintah tampaknya menjadi insentif yang lebih baik bagi mereka dalam situasi ini.

Koalisi Penyelamatan Indonesia (KAMI), kelompok oposisi yang dipimpin oleh mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mengatakan akan mendukung pekerja yang menolak Omnibus Law. Gatot, sebagaimana kita ketahui, juga memiliki jaringan pemodal utama yang luas. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman pemodal bersedia untuk mengadopsi pendekatan konfrontatif vis-a-vis Jokowi. (yosefardi.com)

Comment

News Feed