by

Jokowi akan mengalah?

-Nasional-70 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Satu kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah “eventful” (penuh peristiwa). Bahkan sebelum memulai masa kepresidenannya, Jokowi harus menghadapi gejolak. Lawannya tidak mudah menyerah meskipun hasil pemilu yang mencolok. Dan sejak menjadi Presiden, dia harus menghadapi banyak protes yang disertai kekerasan. Dan sekarang, Jokowi menghadapi tantangan lain. Tapi apakah itu cukup untuk melonggarkan cengkeramannya?

Begitu DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU (atau dikenal dengan Omnibus Law karena cakupan legislasinya yang luas), banyak Serikat Pekerja dan beberapa Kelompok Masyarakat Sipil bangkit untuk menolaknya. Rangkaian protes dan unjuk rasa berujung pada kekerasan pada 8 Oktober. Kerusuhan terjadi di persimpangan yang hanya beberapa meter dari Istana Negara di Jakarta. Protes juga berubah menjadi buruk di dekat Istana Negara Bogor, tempat kediaman pilihan Jokowi.

Beberapa komentator mencatat ketidakhadiran Jokowi. Presiden berada di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Dia mengunjungi situs National Food Estate Project. Beberapa jurnalis bertanya-tanya apakah Presiden sengaja meninggalkan Ibu Kota untuk menghindari protes yang direncanakan. Kepala Protokol dan Pers Presiden Bey Machmudin menepis spekulasi itu. Kunjungan ke Kalteng memang sudah dijadwalkan cukup lama.

Tetap saja, ulama dan politikus Partai Demokrat Ulil-Abshar Abdalla mempertanyakan perjalanan Presiden tersebut. Dia membuat keributan besar, melukis gambar seorang Presiden yang tidak tahu apa yang dia inginkan. Ulil bersikukuh dengan kemungkinan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law, tapi sepertinya itu bukan pilihan. Jokowi dengan gamblang mengatakan mengharapkan aturan pelaksanaan Omnibus Law bisa keluar dalam satu bulan. Dengan menetapkan tenggat waktu tersebut, kita tidak perlu mempersoalkan posisi Presiden. Dia menyetujui UU baru.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kepada pers bahwa pengunjuk rasa harus menempuh jalur konstitusional. Mengusung ke Mahkamah Konstitusi (MK) itulah yang dia katakan. Itu adalah konfirmasi lain dari Pemerintah Pusat, dan memang posisi Jokowi.

Jadi apakah kerusuhan pada hari Kamis akan membuat Presiden berubah pikiran? Saat ini, sepertinya itu tidak akan terjadi. Jokowi telah menghadapi situasi yang lebih menantang sebelumnya, dengan kudeta yang digagalkan. Lalu, ada kerusuhan Mei 2019 di Ibu Kota yang melanda tanah air, dan protes besar-besaran di Papua. Jokowi telah melihat semuanya, dan dia selamat dari semuanya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed