by

SBY & Demo Omnibus Law

-Nasional-80 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pimpinan tertinggi Partai Demokrat menepis tudingan dirinya di balik unjuk rasa memprotes Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa, seperti yang kami laporkan sebelumnya, berubah menjadi kerusuhan pada 8 Oktober. Mengapa SBY begitu reaktif?

SBY menepis tuduhan terhadap dirinya dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya kemarin (12 Oktober). Anda dapat memeriksa videonya di sini: https://www.facebook.com/SBYudhoyono/videos/890451034819175/?t=1471. Dalam video tersebut, SBY mengungkapkan kebingungannya dengan tuduhan bahwa dialah yang mendukung aksi anti Omnibus Law dan membiayai aksi unjuk rasa. Dia mengatakan itu mengingatkannya pada 2016, padahal dia menerima tuduhan serupa. SBY menunjuk unjuk rasa anti-Ahok 2016 diorganisir oleh kelompok Muslim garis keras.

SBY secara khusus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengatakan hubungannya dengan Airlangga, Luhut, dan BIN baik. Jadi, dia tidak percaya bahwa mereka yang disebutkan itu menuduhnya. Dia menyarankan agar masyarakat menanyakan Airlangga, Luhut, dan BIN tentang identitas dalang unjuk rasa.

Orang bertanya-tanya mengapa SBY begitu reaktif menyikapi persoalan itu. Airlangga, Luhut, dan BIN memang benar membicarakan orang-orang yang mereka yakini berada di balik aksi unjuk rasa. Tapi tidak satupun dari mereka yang menuduh SBY atau membicarakan dirinya dan Partai Demokratnya.

Airlangga, seperti dikutip CNBC Indonesia TV, Senin (12/10), menyatakan pemerintah sudah mengetahui siapa yang berada di balik aksi unjuk rasa. Dia mengatakan bahwa Pemerintah tahu siapa yang memobilisasi dan membiayai aksi unjuk rasa. Hal serupa juga diungkapkan Luhut dalam wawancara dengan Kompas TV. Deputi ke-7 BIN Wawan Hari Purwanto, seperti dikutip Okezone, menyatakan BIN terus menyelidiki orang-orang di balik aksi unjuk rasa dan kerusuhan 8 Oktober itu. Tak kalah pentingnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyatakan bahwa Pemerintah akan mencari orang-orang di balik kerusuhan 8 Oktober itu.

Menghadapi kerusuhan bukanlah hal baru bagi pemerintahan Jokowi. Pada 21 Mei 2019, kerusuhan terjadi setelah pemilihan presiden. Saat itu, polisi menangkap lima orang yang mengendarai kendaraan yang diduga membawa batu untuk perusuh. Dua dari lima yang ditangkap adalah politisi Partai Gerindra. Polisi juga mengidentifikasi tiga kelompok pelaku kerusuhan 21-22 Mei. Salah satunya mantan Panglima Kopassus TNI Mayjen (Purn) Soenarko, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra Prabowo. Gerindra adalah partai oposisi saat itu. Polisi menetapkan Mayjen (Purn.) Kivlan Zein, pensiunan jenderal Angkatan Darat pendukung Prabowo pada pemilihan 2019, sebagai tersangka makar dan hoax. Polri juga menetapkan Mustofa Nahrawardaya, Koordinator Tim Kampanye Nasional (BPN) Relawan TI Prabowo, sebagai tersangka hoax. Selain Kivlan dan Mustofa, Polri memeriksa — dan menangkap — sejumlah pendukung Prabowo yang diduga merencanakan makar, yakni Eggi Sudjana, Bachtiar Nasir, Permadi, dan Lieus Sungkharisma. Amien Rais, pendukung besar Prabowo lainnya, juga dilaporkan ke Polri. Jadi, patut dicermati siapa yang akan ditangkap kali ini terkait kerusuhan 8 Oktober.

Mengesampingkan pembelaan SBY, serikat pekerja dan kelompok lainnya berencana kembali menggelar aksi protes Omnibus Law. Pertama, Jejaring Gerakan Rakyat menyatakan akan menggelar serangkaian aksi antara 20 Oktober hingga 22 Oktober. Kedua, KSPI yang dipimpin Said Iqbal dan KSPSI yang dipimpin Andi Gani Nena menyatakan bahwa KSPI dan KSPSI Bersama 32 federasi serikat pekerja lainnya, juga akan menggelar aksi. Tapi mereka belum menyebutkan tanggalnya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed