by

Jokowi satu tahun (periode 2) & Demo

-Nasional-102 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Hari ini, 20 Oktober, menandai satu tahun masa jabatan kedua Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Presiden menghadapi awal yang berat karena pandemi COVID-19 dan kerusuhan menyusul disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja yang baru. Bahkan sebelum pandemi, Jokowi sudah kesulitan menghadapi kerusuhan pasca pemilihan umum, dan kerusuhan yang meletus di Papua. Ada juga kebakaran hutan yang merebak di Kalimantan dan Sumatera, lalu muncul kontroversi seputar revisi UU KPK dan pemilihan komisaris baru.

Terlepas dari tantangan terbesar untuk mengendalikan pandemi dan pemulihan ekonomi, isu mendesak yang dihadapi Jokowi saat ini adalah gerakan menentang Omnibus Law. Ada indikasi G-30-S dijadikan momentum untuk memicu krisis keamanan dan politik.

Bareskrim Polri menangkap sembilan anggota Koalisi Penyelamatan Indonesia (KAMI), kelompok oposisi yang dipimpin mantan Panglima TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin. Bareskrim mengambil langkah setelah unjuk rasa anti-Omnibus Law 8 Oktober yang berubah menjadi kerusuhan. Sembilan anggota KAMI tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan menghasut kerusuhan. Dari bagian percakapan di grup WhatsApp (WA) KAMI Medan, Polri menemukan bukti bahwa para tersangka mencoba membuat aksi unjuk rasa seperti yang terjadi pada tahun 1998, dengan menjarah toko dan rumah warga Tionghoa. Seorang tersangka juga menulis tentang keterlibatan preman (istilah lokal) dalam penjarahan.

Kelompok Muslim garis keras seperti FPI, GNPF, PA212, dan HRS Center yang terkait dengan apa yang disebut Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI), dalam unjuk rasa memprotes Omnibus Law pada 13 Oktober, mendesak Jokowi untuk mundur jika Presiden menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law. Ini bukan pertama kalinya aliansi tersebut meminta pemakzulan Jokowi. Pada 16 Juli, aliansi yang sama menggelar rapat umum di depan kompleks Parlemen. Tidak hanya memprotes RUU Omnibus Cipta Kerja, RUU Pedoman Ideologi Pancasila (HIP), dan UU 2/2020 tentang pembahasan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 menjadi undang-undang baru, tetapi juga disebut untuk pembubaran partai yang berkuasa PDIP dan pemakzulan Jokowi. Yang menarik, FPI, GNPF, PA212, dan HRS Center yang terkait dengan aliansi tersebut terhubung dengan Rizieq Shihab dan kini menjadi bagian KAMI Gatot Nurmantyo. Sobri Lubis, ketua FPI, dan Bachtiar Nasir, mantan ketua GNPF, termasuk di antara pendeklar KAMI.

Melihat perkembangan tersebut, orang dapat memahami jika Jokowi akan memberikan banyak perhatian pada aksi unjuk rasa anti-Omnibus Law dan mereka yang diduga membiayai aksi unjuk rasa. Ingat, ada pihak-pihak yang mungkin ingin memanfaatkan pandemi sebagai peluang untuk menciptakan krisis serupa dengan tahun 1998. Protes terhadap Omnibus Law dapat menjadi momentum bagi kelompok tertentu untuk memicu krisis tersebut.

Hari ini, sejumlah kelompok berencana menggelar unjuk rasa lagi memprotes Omnibus Law di dekat Istana Negara Jakarta. Diantaranya adalah kelompok aktivis mahasiswa yang terkait dengan BEM SI. Kelompok lainnya adalah Jejaring Gerakan Rakyat. Bukan rahasia lagi bahwa kelompok mahasiswa yang terkait dengan apa yang disebut BEM SI berafiliasi dengan partai oposisi PKS. Jejaring Gerakan Rakyat itu sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi selama tiga hari ke depan hingga 22 Oktober.

Ada yang khawatir aksi unjuk rasa hari ini bisa berubah menjadi kerusuhan lain mengingat situasi dan fakta bahwa hari ini menandai satu tahun masa jabatan kedua Jokowi. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah preventif. Mungkin inilah sebabnya kelompok pengunjuk rasa terbesar dari serikat pekerja yang terkait dengan KSPI pimpinan Said Iqbal dan KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea menyatakan tidak akan menggelar aksi hari ini.

Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi hari ini. Beberapa mungkin sudah pesimis dengan masa jabatan kedua Jokowi, tetapi belajar dari masa jabatan pertamanya, orang tidak boleh meremehkan kemampuan Jokowi untuk bertahan dan membalikkan keadaan. (yosefardi.com)

Comment

News Feed