by

Foster Oil, Mafia Migas Asal Singapura (Proyek Bekasi)

DEPOK (eNBe Indonesia) – Foster Oil & Energy Pte.Ltd, sebuah perusahaan migas yang terdaftar dan berbadan hukum di Singapura yang ikut terlibat mengelola Lapangan Gas Jatinegara di Pemkot Bekasi, Jabar, diduga hanya sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki orang-orang Indonesia yang terlibat sedemikian rupa dalam proses kebijakan sehingga sepintas tampak legal secara hukum.

Wilfrid Yons Ebiet, Koordinator Kompak Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), mengatakan Foster Oil patut diduga pula memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Cresswell Internasional Ltd, selain Aries Capital Holdings Ltd. Dalam Cresswell International Ltd. Ini, Muhamed Riza Chalid, Mohammad Kerry Adrianto Riza, Isani Isa sebagai shareholder dari Cresswell International Ltd.

Foster Oil & Energy, Pte. Ltd, kemudian masuk ke Indonesia dan bertindak sebagai co-operator pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD. Migas) sebuah BUMD milik Pemkot Bekasi yang membangun Perjanjian Kerja Sama (KSO) dengan PT. Pertamina EP. Dalam posisinya ini, Foster Oil adalah mitra KSO (antara PD. Migas dan PT. Pertamina EP), atau hanya sebagai Operator Lapangan.

Sayangnya, dalam prakteknya, walau hanya sebagai operator lapangan (mitra KSO antara PD. Migas dan Pertamina EP), Foster Oil justru bertindak melampaui kewenangannya. Menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan dimana baik manajemen, keuangan maupun pemasaran dikuasai Foster Oil & Energy secara mutlak. Tidak ada ruang kontrol dan tidak mau diawasi oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Gambaran penyimpangan ini tertuang pada Laporan Hasil Audit BPKP dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020,yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Surat dengan perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy sebagai perusahaan asing pendukung PD. Migas Kota Bekasi dalam kerjasama Operasi dengan PT. Pertamina EP periode 2009-2019. Lebih Lanjut Surat bernomor: LHAI-7/D502/2/2020 tertanggal 14 Februari 2020, ditujukan kepada Walikota Bekasi dengan kesimpulan bahwa: PD. Migas Bekasi sama sekali tidak memiliki kendali operasional dan pengelolaan keuangan atas Lapangan Migas Jatinegara.

Selain itu Surat Wali Kota Bekasi Nomor: 539/2094/Setda,Ek, Perihal: Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Negosiasi Ulang Joint Operation Agreement (JOA) antara PD. Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte., tanggal 17 Maret 2020. Surat Walikota Bekasi itu menjelaskan sejak KSO antara PT. Pertamina EP dan PD. Migas Kota Bekasi ditandatangani sampai saat ini, PD. Migas belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Bahkan sampai Laporan Keuangan Tahun 2019, PD. Migas Kota Bekasi masih harus menanggung biaya hutang operasional yang cukup besar kepada mitra dalam hal ini Foster Oil & Energy.

Foster Oil & Energy Pte.Ltd, sebagai perusahaan asing, posisinya dalam Joint Operation Agreement (JOA) bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) UU 5 Tahun 2007. Ketentuan ini menegaskan Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. JOA yang dibuat antara Foster Oil & Energy dengan PD. Migas Bekasi bertentangan dengan pasal 1 ayat 19 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengamanatkan bahwa: kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi yang harus menguntungkan negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Kekayaan alam Lapangan Migas Blok Jatinegara sudah menghasilkan produksi gas yang lebih dari cukup dengan keuntungan yang besar tapi tidak memberikan partisipasi positif bagi Pemkot Bekasi. Keuntungan justru diambil oleh Foster Oil, dimana sebagai perusahaan asing, Foster Oil & Energy bahkan memiliki secara mayoritas mutlak Interest Participation sebesar 90%. Sedangkan PD. Migas (BUMD Pemkot Bekasi) sebagai pemilik Lapangan Migas Blok Jatinegara hanya memiliki Interest Partisipation sekedar 10%. Nilai yang diterima PD. Migas sebagai pemilik Lapangan Gas Jatinegara ini, bahkan tidak cukup untuk membiayai operasional KSO.

Padahal jika dibaca lebih jauh, penghasilan yang bisa dihitung setiap bulannya mencapai US$348.000, atau setara Rp5,15 miliar per bulan. Angka ini di luar cost recovery. Jika diakumulasi dalam masa produksi 54 bulan (April 2016 – Oktober 2020), maka keuntungan yang diperoleh telah mencapai kurang lebih US$18,792 juta atau setara Rp278,12 miliar. Semua penghasilan sebesar ini terhitung sebagai kerugian negara yang dilakukan oleh Foster Oil & Energy dalam pengelolaan Lapangan Gas Jatinegara, Kota Bekasi, Jabar.

Dengan demikian tersaji jelas di hadapan Warga Bangsa Indonesia bahwa kekayaan alam bangsa ini dikuras habis oleh para mafia migas dari perusahaan asing, mengambil keuntungan besar tapi hutang justru dibebankan kepada pemerintah Kota Bekasi.

Ini Sungguh sangat memprihatinkan! Tak perlu menyoroti jauh-jauh di daerah lainnya. Kejadian dan peristiwa ini terjadi persis di samping ibukota negara, yaitu di Kota Bekasi. Kerugian negara akan terus terjadi dan tak berunjung jika dibiarkan. Kesejahteraan masyarakat tak pernah bisa ditingkatkan bila tidak segera dihentikan. Watak, karakter perusahaan asing dan perilaku tidak terpuji para mafia migas yang terlibat di dalamnya tidak bisa dibiarkan untuk selalu saja mengeruk sumber daya alam bangsa ini hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Oleh karena itu, Kompak Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia:

  1. Segera memeriksa dan proses hukum terhadap Muhamed Riza Chalid karena diduga kuat berperan besar dalam penyimpangan dana/ korupsi dana Blok Migas Jatinegara.
  2. Segera memanggil dan memeriksa Saudara Izman A. Bursman (Managing Director Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dan saudara Dhan Akbar Siregar (Mantan GM KSO) atas dugaan kuat korupsi atas penyimpangan dana KSO (PD. Migas) Kota Bekasi dalam pengelolaan keuangan Lapangan Migas Jatinegara.
  3. Segera memanggil dan memeriksa pihak- pihak yang terlibat dalam Joint Operation Agreement (JOA) yang merugikan negara dan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Comment

News Feed