by

Demo Omnibus Law: Media & Politik

-Nasional-77 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Demo atau unjuk rasa memprotes Omnibus Law Cipta Kerja terus digelar di seluruh Indonesia, sebagian besar di Jawa. Sejumlah kelompok berencana menggelar unjuk rasa akbar pada 28 Oktober, memanfaatkan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mari bicara tentang liputan media tentang demonstrasi.

Detikcom, portal berita online milik CT Corp (Chairul Tanjung), banyak meliput aksi unjuk rasa tersebut. Detikcom, dalam salah satu laporannya (https://20.detik.com/detikflash/20201019-201019018/wajah-brutal-di-medan-demonstrasi-tolak-omnibus-law), mencatat petugas polisi memukul dan menangkap pengunjuk rasa dan jurnalis yang meliput aksi unjuk rasa, dan menyebutnya sebagai kebrutalan dan penindasan.

CNBC Indonesia, portal berita online juga milik CT Corp, terkadang menggunakan istilah ‘Cilaka’ (istilah lokal untuk Terkutuklah) dalam artikelnya yang terkait dengan Omnibus Law. Seperti diketahui, RUU Omnibus Law sebelumnya bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, namun banyak yang mempersingkatnya menjadi UU Cilaka. Tidak senang dengan konotasi negatif tersebut, Pemerintah mengubah Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Pilihan diksi CNBC memang menggangu.

Chairul Tanjung adalah pendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Pilpres 2019. Putri Chairul Tanjung, Putri Indahsari Tanjung, adalah salah satu staf khusus Presiden. Perlu juga diperhatikan bahwa konsorsium CT Corp, Grup Indika, PT U Connectivity Services, dan PT Terminal Petikemas Surabaya mungkin pada akhirnya akan ditunjuk sebagai operator Patimban, yang akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Patimban adalah proyek infrastruktur besar dengan perkiraan investasi US$ 3 miliar. Meskipun CT Corp tidak memiliki pengalaman dalam mengoperasikan pelabuhan, Indika Group sudah lama menjadi operator pelabuhan Freeport Indonesia di Papua.

Republika Online, sementara itu, juga kerap meliput aksi unjuk rasa anti Omnibus Law. Republika masih memberi ruang bagi mereka yang mendiskreditkan Pemerintah terkait aksi unjuk rasa. Misalnya dalam artikelnya (https://republika.co.id/berita/qijk64328/penangkapan-aktivis-kami-upaya-pembunuhan-karakter), Republika mengutip pernyataan Refly Harun bahwa penangkapan para anggota Koalisi Penyelamatan Indonesia (KAMI) adalah salah satu bentuk pembunuhan karakter. KAMI adalah kelompok oposisi baru yang dipimpin oleh mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Refly Harun adalah salah satu pendiri KAMI bersama Gatot dan Din. Apalagi Refly tercatat dalam komite hukum dan hak asasi manusia KAMI.

Ada artikel lainnya (https://republika.co.id/berita/qifatv396/lp3es-ungkap-4-tanda-indonesia-semakin-otoriter), Republika mengutip pernyataan Ketua LP3ES Didik J. Rachbini yang mengaku bahwa Pemerintah semakin otoriter. Didik, politikus PAN, dikenal sebagai salah satu kritikus Jokowi.

Republika, seperti kita ketahui, adalah milik keluarga Thohir. Erick Thohir saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kakak tertuanya Garibaldi “Boy” Thohir juga merupakan pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Boy Thohir adalah CEO dan pemegang saham utama Adaro, produsen batubara terbesar kedua di Indonesia.

Sungguh menarik, dan mengherankan bahwa beberapa perusahaan media yang dikendalikan oleh orang-orang di lingkaran dalam Presiden masih menampung mereka yang mengecam keras dan mendiskreditkan Presiden dan pemerintahannya. Tapi, mungkin, pemilik tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang dipublikasikan di jaringan media mereka karena itu akan menjadi domain pemimpin redaksi. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin berharap mereka mengontrol medianya untuk memberikan liputan yang adil dan seimbang. (yosefardi.com)

Comment

News Feed