DEPOK (eNBe Indonesia) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga politikus PDIP memimpin dalam polling yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI). Ganjar tentu menjadi salah satu sosok yang harus diperhatikan menjelang pemilihan presiden 2024.

Indikator merilis hasil jajak pendapat elektabilitasnya dalam konferensi pers virtual pada Minggu (25 Oktober). Polling tersebut, menurut Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi, dilakukan melalui telepon pada September 2020, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Indikator menemukan Ganjar Pranowo memimpin polling dengan elektabilitas 18,7%. Disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan elektabilitas masing-masing 16,8% dan 14,4%.

Indikator juga menemukan Sandiaga Salahuddin Uno dengan elektabilitas 8,8%, Ridwan Kamil 7,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%, Khofifah Indar Parawansa 4%, Gatot Nurmantyo 1,4%, Mohammad Mahfud MD 1,3%, dan Airlangga Hartarto 1,2%.

Bagi Ganjar dan PDIP, hasil polling Indikator adalah kabar baik. Ini menunjukkan Ganjar secara konsisten memimpin polling suara, di atas Prabowo dan Anies dalam tiga bulan terakhir atau lebih. Pada Juli 2020, jajak pendapat Indikator juga menemukan elektabilitas Ganjar di peringkat teratas. Ini pertama kalinya elektabilitas Ganjar melampaui elektabilitas Prabowo dan Anies. Elektabilitas Ganjar saat itu 16,2%, sedangkan Anies dan Prabowo masing-masing 15% dan 13,5%.

Meski begitu, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan terkait pemilihan presiden 2024. Empat tahun adalah waktu yang masih panjang dan banyak hal akan terjadi. Tidak ada jaminan Ganjar bisa memenangkan pencalonan presiden dari Megawati Soekarnoputri dan PDIP-nya. Ganjar bukan satu-satunya dari PDIP yang ingin mencalonkan diri pada 2024. Putri Megawati, Puan Maharani, juga diyakini secara luas menginginkan pencalonan presiden. Tapi tetap saja, elektabilitas Ganjar adalah yang perlu diperhatikan menjelang tahun 2024. Mereka yang mendukungnya mungkin mulai mempromosikannya.

Lawan politik Ganjar mungkin mulai meninjau kembali keterlibatan Gubernur Ganjar dalam kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP), terlibat saat sebagai anggota Komisi II DPR. Lawan politik Ganjar dapat menggunakan kasus ini untuk mengikis elektabilitas Ganjar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali memeriksa Ganjar sebagai saksi. Namun Ganjar membantah tuduhan yang dibuat terhadapnya.

Kasus lain yang mungkin ditinjau kembali oleh lawan politik Ganjar adalah pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia di Jawa Tengah. Petani Kendeng, sekelompok petani dari Gunung Kendeng, memprotes beroperasinya pabrik PT Semen Indonesia di wilayah mereka.

Sementara bagi Anies, polling atau jajak pendapat itu masih bisa dianggap kabar baik. Dia mungkin tidak memimpin, tetapi dia tetap di tiga besar bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka yang ingin mendukung Anies pada 2024, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemungkinan akan lebih bersemangat untuk mempromosikan Anies. Kalla, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, diyakini banyak orang sebagai mentor dan pelindung politik Anies.

Adapun bagi Prabowo, jajak pendapat itu seharusnya menjadi peringatan. Dia harus lebih waspada bahwa kinerjanya di kabinet akan memengaruhi elektabilitasnya. Gatot Nurmantyo juga harus melihat polling terbaru itu sebagai peringatan. Elektabilitasnya masih kecil. Gatot kini menjadi ketua presidium dari Koalisi Penyelamatan Indonesia (KAMI). Gatot telah mendukung isu-isu anti-komunisme dan, hari ini, dia memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintahan Jokowi. Namun mengingat hasil polling tersebut, Gatot mungkin perlu mempertimbangkan kembali strateginya karena belum mampu mendongkrak elektabilitasnya.

Bagaimanapun Prabowo lebih berpeluang pada Pilpres 2024 nanti, karena dianggap paling nasionalis, dekat dengan Presiden Jokowi dan Megawati, Ketua Partai PDI Perjuangan. Investasi politiknya bagi konstituen sudah sangat memadai. Sementara Ganjar sulit bertarung di Pilpres karena kompetensi sebagai gubernur Jawa Tengah dianggap belum memadai. Justru Anies, Gubernur DKI Jakarta, lebih diperhitungkan, samahalnya Jokowi yang memilih memimpin DKI lebih dahulu sebelum melangkah menuju pertarungan ke istana. (yosefardi.com)