by

Diskualifikasi 6 Cabup, Padma & Kompak dukung Bawaslu RI

DEPOK (eNBe Indonesia) – Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) mendukung Putusan Bawaslu RI yang merekomendasikan untuk diskualifikasi 6 Cabup (calon bupati).

Salah satunya, Cabup Pegunungan Bintang Petahana terbukti. Dia terbukti melakukan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid 19 dan lainnya melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2006. Cabup tersebut juga terbukti telah melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang Larangan Mutasi Jabatan 6 bulan sebelum penetapan Calon Tanpa Izin.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Pegunungan segera mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang. Selain itu, KPK RI juga segera tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI terkait Penyalahgunaan Kekuasaan terkait Anggaran APBN dan APBD terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

“Terpanggil untuk selamatkan Pegunungan Bintang dari Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia dan Kompak Indonesia mendukung total Bawaslu RI mendesak KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang untuk segera diskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang,” ujar Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia sekaligus Ketua Kompak Indonesia dalam siaran pers hari ini.

Gabriel menanmbahkan pihaknya juga mendesak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk mencopot dan menindak tegas KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang yang tidak merealisasikan Rekomendasi Bawaslu RI untuk diskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang.

Disamping itu, Padma dan Kompak mendesak KPK RI segera Tangkap dan Proses Hukum Cabup Petahana Pegunungan Bintang yang diduga kuat melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan terkait APBN dan APBD yang terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Comment

News Feed