by

Pangeran Achmad Bolonson bersengketa dengan komplek DDN Cibubur

DEPOK (eNBe Indonesia) – Pangeran Achmad Bolonson Wangsa Martaraja Wijayanegara adalah putra bangsa, putra dari pahlawan nasional Sultan Machmud Badaruddin II asal Palembang, sebagai alih waris bersengketa dengan komplek Departemen Dalam Negeri (DDN) Cibubur.

Hingga saat ini para ahli waris belum pernah melakukan pengalihan hak atas tanah kepada pihak-pihak yang menyebut dirinya sebagai pemilik SHM yang tergabung dalam paguyuban Kavling DDN. Tak satu pun ahli waris melakukan jual beli tanah ahli waris kepada pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Lebih tragis lagi, pada Sabtu, 10 Oktober 2020, sekelompok orang yang mengklaim pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam pengawalan dan pengamanan pasukan yang bersenjata lengkap anggota Polresta Depok yang berkekuatan penuh merubuhkan, meratakan bangunan yang ditempati orang-orang yang mempunyai surat kuasa dari ahli waris.

Bahkan pada saat yang sama, pemilik tanah Robertho Rouw Nomor SHM.02899 an. Anneke, merubuhkan, merusakkan dan menghilangkan plang ”Mohon Doa Restu dan Bantuan, Disini akan dibangun Masjid Jam”i Pangeran Achmad Bolonson” dengan plang tanah miliknya.

Sementara tak jauh dari itu, lahan diklaim pemilik SHM atas nama Nyonya M Butar Butar/dokter Lie juga merubuhkan, merusak dan menghilangkan plang” kantor Sekretariatan Pembangunan Masjid Jami Pangeran Achmad Bolonson”.

Selain bangunan dan Plang “Pembangunan Masjid Jami Achmad Bolonson” dirusak, dirubuhkan, Tim Advokasi PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia dan Tim Lapangan PADMA Indonesia, yang sejak awal Maret 2019 mendampingi para ahli waris Pangeran Achmad Bolonson, diborgol dan dibawa paksa dengan tindakan represif ke Polresta Depok. Bahkan seorang Tim Advokasi PADMA Indonesia mengalami luka memar akibat pukulan aparat dan cedera lutut/lutut retak karena perlakuan anggota polresta Depok.

“Kini dihadapan kita tersajikan sebuah gambaran perilaku/tindakan yang mencedarai Hukum dan HAM,” ujar Raden Daden Ramdhani, koordinator Koalisi Umat Pembela Masjid dalam siaran pers hari ini. Gambaran perilaku/tindakan yang mencedarai Hukum dan HAM yakni;

Pertama, sebuah kenyataan dimana kaum kuat kuasa dan kuat uang yang mengklaim sebagai pemilik SHM di Kavling Komplek DDN Cibubur,khususnya Robertho Rouw, dkk bukanlah ASN dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah merampok dan merampas hak atas tanah ahli waris Pangeran Achmad Bolonson.

Kedua, Kepastian hukum dan Keabsahan status tanah kavling Komplek DDN cacat hukum karena warkah tanah tidak ditemukan. Namun Robertho Rouw, dkk memanfaatkan aparat negara/ Polresta Depok untuk melakukan tindakan diskriminasi, kriminalisasi dan represi terhadap Tim Advokasi PADMA Indonesia dan Tim Lapangan PADMA Indonesia.

Ketiga, Nomenklatur DDN dalam penamaan Paguyuban yakni Paguyuban DDN, telah digunakan secara tak bertanggunjawab dimana Robertho Rouw.dkk memperlihatkan sikap yang mengabaikan dimensi membangun relasi yang benar antar warga negara dan menegasikan dialog,mediasi serta terkesan mengedepankan aksi premanisme.

Sementara itu, Yons Ebit (wakil koordinator koalisi) meminta pengambil penentu kebijakan yang memmpunyai delegasi kewenangan yang lebih tinggi khususnya Bapak Menteri Dalam Negeri RI memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis terkait status tanah yang disebut Kavling Komplek DDN di atas tanah milik ahli Pangeran Achmad Bolonson terletak di Kampung Kalimanggis RT.05/RW 09 Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Apakah tanah tersebut merupakan aset negara di bawah Kementerian Dalam Negeri? Apakah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah Keputusan berkenaan dengan status tanah Komplek DDN?

Koalisi Umat Pembela Masjid juga meminta penjelasan baik lisan maupun tertulis terkait status organisasi yang menggunakan nomenklatur Depertemen Dalam Negeri/DDN yakni Paguyuban Departemen Dalam Negeri/Paguyuban DDN. Apakah Paguyuban tersebut dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri atau sekurang-kurangnya terkait dengan Kementerian Dalam Negeri? Apakah Paguyuban Departemen Dalam Negeri berada dalam naungan Kementerian Dalam Negeri? Koalisi juga meminta pihak pengambil kebijakan meninjau komplek tersebut dipasang plang Komplek Kavling DDN.

Comment

News Feed