DEPOK (eNBe Indonesia) – Pada Senin (16/11), Presiden Joko “Jokowi” Widodo membahas beberapa hal, yaitu perombakan kabinet, Omnibus Law Cipta Kerja, dan pentingnya penegakan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan berikut penegakan hukum selama pandemi COVID-19. Tak kalah pentingnya, Jokowi juga menyinggung soal putra sulungnya di Pilkada Kota Surakarta 2020.

Tentang pentingnya penerapan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan, Jokowi mengatakan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. Siaran pers resmi Istana Negara juga mencatat Jokowi menginstruksikan kepada TNI, Polri, dan Satgas Mitigasi COVID-19 untuk menegakkan hukum. Jokowi juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur setiap kepala daerah yang gagal menerapkan disiplin di daerahnya masing-masing.

Kapolri Jenderal Idham Azis menindaklanjuti arahan Presiden dengan melakukan pergantian kepemimpinan di Polri. Dia menggantikan Kapolda yang gagal menegakkan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan dan membiarkan massa berkerumun selama acara Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya, Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan pada Selasa (17/11) terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Rizieq di ibu kota. Surat pemanggilan Anies tertanggal 15 November 2020. Terkait pemanggilan Anies oleh Polda Metro Jaya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Gubernur sudah diperingatkan dan diminta untuk menegakkan disiplin dan agar Rizieq mengikuti protokol kesehatan.

Belakangan, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV, Jokowi kembali berbicara tentang pentingnya disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Ia juga menyinggung soal vaksin COVID-19. Ia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi mendatang. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan siap menjadi relawan vaksinasi begitu vaksin tersedia. Ia mengatakan vaksin tersebut akan tersedia di Indonesia pada akhir bulan ini. Namun, menurut Jokowi, vaksinasi baru akan dimulai akhir tahun ini atau awal tahun depan karena vaksin tersebut harus lolos pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan dan efisiensi.

Yang menarik disoroti dalam wawancaranya dengan Kompas TV adalah pernyataan Jokowi tentang perombakan kabinet dan Omnibus Law tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Soal perombakan kabinet, Jokowi mengatakan tidak akan melakukan perubahan kabinet karena kinerja para menterinya membaik setelah dimarahi pada Juni 2020. Namun, Jokowi menggarisbawahi bahwa ia masih terbuka terhadap kemungkinan jika menterinya berkinerja buruk.

Sebelumnya Jokowi mengatakan tidak menggoyahkan kabinetnya dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan stabilitas. Mempertimbangkan faktor keamanan dan stabilitas, kami juga menyebutkan bahwa Jokowi mungkin akan tetap mempertahankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di posisinya dan, mungkin, memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis satu tahun lagi.

Sedangkan untuk Omnibus Law, Jokowi mengaku senang dengan pembahasan Omnibus Law tersebut. Ia tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan undang-undang tersebut — seperti yang dituntut oleh para pengunjuk rasa Omnibus Law. Ia pun memuji para menteri yang terlibat dalam pembahasan Omnibus Law. Ia menyebut mereka tegas dan berani menjalankan kebijakan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, pembahasan Omnibus Law menjadi salah satu target Jokowi di masa jabatan kedua. Ia bertujuan untuk menyederhanakan berbagai kendala regulasi dan mengakhiri regulasi yang tumpang tindih.

Namun Jokowi sadar, Omnibus Law masih menuai pro dan kontra. Ia mengatakan, RUU Omnibus Law masih banyak yang belum dibaca. Meski demikian, pihaknya menjamin semua kritik dan masukan terkait Omnibus Law akan tertampung dalam regulasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan UU baru tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah sedang berupaya untuk menyelesaikan 40 regulasi teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan Omnibus Law Cipta Kerja. 40 peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres).

Terakhir, Jokowi membahas masalah seputar pencalonan putranya di Pilkada. Dia mengatakan bahwa putra tertuanya Gibran Rakabuming Raka dan menantu laki-lakinya Bobby Afif Nasution memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Gibran, seperti yang kita ketahui, mencalonkan diri sebagai walikota Surakarta, Jawa Tengah sementara Bobby juga mencalonkan diri sebagai walikota Medan, Sumatera Utara. Namun, Jokowi mengatakan tidak akan mengkampanyekan putra-putranya. Menurut Jokowi, Gibran bahkan memintanya untuk tidak berkunjung ke Surakarta hingga pemilu usai untuk menghindari isu negatif. Baik Gibran maupun Bobby harus mempertimbangkan isu-isu negatif seperti politik mengingat status mereka sebagai putra presiden. Sebelumnya, beberapa kelompok masyarakat sipil telah kedekatan Jokowi untuk meminta putra-putranya membatalkan pencalonan mereka dan tidak mencalonkan diri setidaknya hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024. (yosefardi.com)