by

Tidak tegakkan protokol kesehatan, Kepala daerah bisa dipecat

-Nasional-87 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tito, yang juga mantan Kapolri, mengatakan kepada para kepala daerah bahwa pemecatan bisa dilakukan jika tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan menegakkan protokol kesehatan. Beberapa mendukung Tito, sementara yang lain menyarankan opsi yang lebih baik.

Menteri Tito mengeluarkan instruksi menteri tersebut pada Rabu (18 November). Inpres 6/2020 tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo setelah massa berkerumun dalam acara Rizieq Shihab di ibu kota Jakarta dan provinsi Jawa Barat. Presiden Jokowi, Senin (16/11), menginstruksikan Menteri Tito untuk menegur keras kepala daerah yang gagal menegakkan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.

Rizieq, sementara itu, menggelar acara Maulid Nabi Muhammad (Maulid Nabi Muhammad) di markas FPI di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November. Ia juga menggelar akad nikah putrinya. Sebelumnya, FPI Rizieq juga kembali menggelar acara Maulid Nabi Muhammad di FPI Markaz di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada 13 November. Semua acara ini mengundang banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.

Akibat dibiarkannya massa dalam acara Rizieq dan gagalnya penegakan protokol kesehatan, dua Kapolda dan dua Kapolres kabupaten/kota dicopot dari jabatannya masing-masing. Polisi, lebih lanjut, memanggil beberapa kepala daerah dan jajarannya untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam peristiwa Rizieq di Jakarta dan Jawa Barat.

Melihat langkah-langkah yang diambil Pemerintah atas peristiwa Rizieq, terlihat jelas bahwa Pemerintah serius menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa Menteri Tito mengeluarkan Instruksi No. 6/2020, yang memungkinkan pemberhentian seorang kepala daerah.

Namun sebagian tidak setuju dengan langkah Tito. Pakar hukum dan pengacara senior Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menyatakan Inpres 6/2020 Tito tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk memakzulkan kepala daerah. Yusril, yang juga merupakan kuasa hukum Jokowi pada Pilpres 2019, mengatakan pemakzulan kepala daerah harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Namun Yusril mengingatkan, proses di DPRD yang bisa berujung pada pemakzulan kepala daerah itu panjang. Ia memperkirakan proses tersebut akan memakan waktu setidaknya satu tahun, belum lagi keputusan DPRD tentang pemakzulan kepala daerah harus dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sekalipun Mahkamah mengabulkan pemakzulan, kepala daerah tersebut secara hukum punya kesempatan untuk mengajukan banding.

Nampaknya jalur pemakzulan yang diatur dalam Pasal 68 lebih tepat. Selain Pasal 68, Pasal 83 UU 23/2014 menyebutkan jalur pemakzulan kepala daerah bisa ditempuh Presiden. Pasal 83 mengatur bahwa Presiden berwenang memberhentikan sementara gubernur, dan dapat diberhentikan secara tetap tanpa melalui proses di DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut, kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika didakwa dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau mengancam keamanan negara dan / atau persatuan negara. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa seorang kepala daerah dapat diberhentikan untuk sementara jika ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dapat diberhentikan secara permanen tanpa melalui proses hukum DPRD atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Orang bisa mengerti mengapa Pemerintah menanggapi masalah yang berkaitan dengan peristiwa Rizieq dengan serius. Bukan hanya kejadiannya, tapi apa yang dikatakan Rizieq dan rekan-rekannya di FPI dalam acara tersebut. Rizieq, dalam acara 14 November, berbicara tentang perlakuan diskriminatif kepada seorang perwira militer yang mendukungnya. Ia mengatakan, petugas tersebut ditahan karena menyambut kepulangannya ke Indonesia. Ia membandingkan perlakuan tersebut dengan perlakuan yang diberikan kepada pemilik Mayapada Group Dato Tahir. Rizieq mengatakan Dato Tahir, yang disebutnya Cukong Cina (istilah lokal untuk pemodal Tionghoa), dilakukan oleh anggota Brimob POLRI. Selain sambutan Rizieq, salah satu pimpinan FPI Idrus Jamalullail juga memberikan pernyataan kontroversial di sela-sela acara FPI tersebut. Idrus berharap Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dan Presiden Jokowi berumur pendek. Para anggota dan pendukung FPI yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan “amin” atas keinginan tersebut dan mereka semua tertawa bersama. Pilgub Jakarta 2017 telah memberi Jokowi dan pemerintahannya pelajaran besar tentang kerusakan yang dapat dilakukan Rizieq dan kelompok-kelompok Muslim garis kerasnya terhadap negara.

Bisa juga dipahami mengapa Pemerintah ingin mendisiplinkan kepala daerah, terutama yang mendukung dan / atau dekat dengan Rizieq. Minimnya disiplin publik dan pengawasan pemerintah daerah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 masih menjadi dua masalah terbesar di Indonesia. Namun demikian, sebaiknya Pemerintah mengikuti undang-undang tersebut jika ingin mendisiplinkan / memberhentikan / memberhentikan seorang kepala daerah. (yosefardi.com)

Comment

News Feed