by

KPK wajib awasi dugaan praktek KKN pemberian award bagi penyelenggara negara

DEPOK (eNBe Indonesia) – Ditengah maraknya kasus perdagangan orang, migrasi ilegal, pemalsuan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia, Overcharging dan banyak lagi segudang persoalan yang terus menerus, menarik disorot khusus ihwal pemberian Aspataki Award 2020 kepada Penyelenggara Negara yang memiliki tugas khusus Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking dan Migrasi Ilegal.

Gabriel Goa

Menariknya lagi pemberian Award dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan beranggotakan P3MI yg biasa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. “Perlu diawasi serius oleh KPK RI ada apa dibalik pemberian Award kepada Penyelenggara Negara dari Aspataki yang adalah salah satu Asosiasi P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia)?” tegas Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) dalam siaran pers hari ini.

Menyikapi pemberian Aspataki Award 2020 kelompok Penggiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta Anti Korupsi menyatakan;

  • Mendesak KPK RI untuk melakukan investigasi, khusus terkait dugaan KKN dalam pemberian Aspataki Award 2020 kepada Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum yang berfungsi khusus untuk mencegah, menangani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking dan Migrasi Ilegal
  • Mendesak Penerima Aspataki Award 2020 yang berasal dari Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum, agar tidak terjebak dalam praktek KKN
  • Mengajak solidaritas Penggiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta penggiat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mengawasi khusus berbagai dugaan kuat praktek KKN dengan modus operandi pemberian gratifikasi lewat Award-Award atau semacamnya.

Comment

News Feed