by

Saat ini, NTT adalah Nusa Tertinggi Trafficking

DEPOK (eNBe Indonesia) – Fakta membuktikan bahwa sosialisasi pencegahan human trafficking sering dilakukan tetapi korban human trafficking tetap bertambah. Bahkan pasca moratorium gubernur NTT, korban human trafficking tidak berkurang. Salah satu faktor pendorong adalah belum tersedianya lapangan pekerjaan di NTT, membuat orang NTT sangat berminat bekerja ke Luar NTT bahkan ke Luar Negeri. Demikian ungkap Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia dalam siaran pers hari ini.

Gabriel Goa

Pemerintah pusat maupun daerah, sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, tegas Gabriel, harus menyiapkan balai latihan kerja pekerja migran Indonesia (BLK PMI) untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Pemerintah juga, lanjut Gabriel, wajib menyiapkan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk melayani prasyarat formil kelengkapan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri. “Mirisnya di NTT belum ada BLK PMI, yang ada hanya BLK komunitas program politik, bukan BLK profesional prasyarat untuk persiapan CPMI ke luar negeri.”

Terkait LTSA, kata Gabriel, sudah ada 3 di NTT tapi belum optimal dan profesional. “Wajar jika pasca pandemi covid-19 NTT tetap akan menjadi wilayah kantong human trafficking dan ilegal karena pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT tidak peduli (sense of crisis) dan dijadikan program prioritas nasional dan daerah,” ujarnya.

Sebagai penggiat anti human trafficking dan migrasi ilegal, Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap lembaga PBB yakni IOM (International Organization for Migration) yang telah menetapkan NTT sebagai pilot program pencegahan dan penanganan human trafficking serta migrasi aman di NTT.

“Harapan kami pemerintah pusat seperti Kemenaker dan BP2MI serta pemerintah provinsi NTT dan pemkab/pemkot se-NTT serius dan kerja nyata jadikan NTT pilot program pencegahan human trafficking dan migrasi ilegal di NTT,” ujar Gabriel.

Padma Indonesia meminta pemerintah membangun BLK PMI dan optimalisasi LTSA di Maumere, Flores, NTT untuk melayani CPMI dari Ende hingga Alor. Pemerintah juga diminta membangun BLK PMI dan LTSA di Labuan Bajo untuk melayani CPMI asal Nagekeo hingga Manggarai Barat.

Selanjutnya Padma meminta pemerintah membangun BLK PMI dan optimalisasi LTSA di Kupang untuk melayani CPMI asal TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan Sarai. Berikut membangun BLK PMI dan LTSA di Atambua, Belu, NTT untuk melayani CPMI asal TTU, Malaka dan Belu. Terakhir, pemerintah diminta membangun BLK dan optimalisasi LTSA di Tambolaka, Sumba Barat Daya untuk layani CPMI dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat Daya.

“Jika Pusat serius urus ini di NTT maka NTT bisa melebihi Philipina dalam merebut bursa kerja internasional. Hal ini dipermudah karena NTT memiliki pekerja migran unggul di bidang keagamaan dan pendidikan yang tersebar di seluruh dunia. CPMI asal NTT juga dipersiapkan khusus menjadi Duta Pariwisata NTT di manapun mereka berada karena NTT adalah wilayah destinasi pariwisata internasional dan nasional pasca Bali,” pungkas Gabriel.

Comment

News Feed