by

Resuffle Kabinet: What’s next?

-Nasional-328 views

Beberapa pihak senang dengan enam anggota kabinet baru yang dipilih oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, sementara yang lain tidak senang. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk masuk kabinet dengan dua posisi wakil menteri yang kosong dan kemungkinan Presiden menambah beberapa wakil menteri lagi.

Kelompok sakit hati

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia, tentu senang dengan keputusan Jokowi mengangkat Yaqut Cholil Qoumas a.k.a Gus Yaqut sebagai Menteri Agama yang baru menggantikan Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Partai Islam PKB, yang berafiliasi kuat dengan NU, juga senang dengan penunjukan Yaqut. Yaqut, seperti yang kita tahu, adalah ketua GP Ansor, organisasi sayap pemuda NU. Yaqut juga merupakan anak dari Muhammad Cholil Bisri a.k.a Gus Cholil, almarhum salah satu pendiri PKB.

Berbeda dengan NU, mungkin Muhammadiyah tidak senang dengan keputusan Jokowi yang tidak memberikan jabatan menteri kesehatan kepada kadernya atau yang berafiliasi dengan organisasinya. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mungkin juga tidak senang. Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi Menteri Kesehatan yang baru menggantikan Letjen (Purn) dr. Terawan Agus Putranto, bukan seorang dokter dan bukan kader Muhammadiyah. Budi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mantan Dirut Bank Mandiri (BMRI).

Menteri Kesehatan, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan salah satu portofolio strategis yang diharapkan oleh Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Tanah Air. Beberapa pendahulu Terawan adalah kader dan dokter Muhammadiyah.

Jadi menarik untuk melihat respon Muhammadiyah dan IDI atas pengangkatan Budi Gunadi Sadikin. Seperti diketahui, Muhammadiyah — dan juga IDI — sangat aktif mengkritisi pemerintahan Jokowi dan Terawan, terutama pasca merebaknya pandemi COVID-19.

Patut diketahui, beberapa jam sebelum Jokowi mengumumkan enam anggota kabinet baru, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menyampaikan kepada media bahwa Presiden sama sekali tidak membicarakan reshuffle dengan pihaknya. Menariknya, beberapa hari sebelum pengumuman Jokowi, Ketua Pelaksana PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan bahwa Muhammadiyah akan mencairkan seluruh dana yang disimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI), bank syariah negara yang baru didirikan dari hasil merger tiga bank syariah negara ( Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri).

Menarik juga untuk melihat apakah para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kesal atau tidak dengan keputusan Jokowi menggantikan Terawan dan Fachrul Razi. Baik Terawan maupun Fachrul Razi, sebagaimana kita ketahui, adalah pensiunan jenderal militer. Tapi meski tanpa Terawan dan Fachrul Razi, masih ada perwakilan TNI / Polri di kabinet. Mereka adalah Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi), Letjen (Purn) Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), dan Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, Mendagri.

Selanjutnya, pada Oktober 2020, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95/2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96/2020 tentang Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah (KUKM). Kedua peraturan presiden tersebut memberikan peluang bagi Jokowi untuk mengangkat dua wakil menteri lagi, yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri KUKM. Ada pula usulan agar Jokowi menunjuk wakil menteri kesehatan dan wakil menteri pendidikan.

Barangkali, posisi wakil menteri ini bisa menampung mereka yang tertinggal. Muhammadiyah dan IDI, misalnya, bisa jadi wakil menteri kesehatan. Namun menambah wakil menteri bisa memicu kritik dari masyarakat sipil. Jokowi, seperti kita ketahui, sudah memiliki 12 wakil menteri, itu dianggap berlebihan. (yosefardi.com)

Comment

News Feed