by

Mengenal Menteri Sosial RISMA

-Profil-55 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini kini menjadi Menteri Sosial yang baru. Risma, politisi dari partai PDIP, menggantikan kader partainya Juliari Batubara — yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi. Seperti Sakti Wahyu Trenggono yang juga dikenal dekat dengan PDIP, Risma memiliki tugas pertama untuk mengembalikan Kementerian Sosial ke jalur yang benar.

Lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 Oktober 1961, Risma dikenal sangat dekat dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP. Risma adalah salah satu kepala daerah dari PDIP yang banyak dipuji Megawati dalam berbagai kesempatan. Di jajaran Pengurus Pusat (DPP) PDIP periode 2019-2024, Risma menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan.

Risma menikah dengan Djoko Saptoadji dan dikaruniai dua orang anak: Fuad Nenardi dan Tantri Gunarni. Risma lulus dengan gelar sarjana arsitektur dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) pada tahun 1987. Pada tahun 2002, memperoleh gelar Magister Manajemen Pembangunan Perkotaan dari universitas yang sama.

Sebelum menjabat sebagai Walikota Surabaya, Risma menghabiskan karirnya sebagai birokrat di Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Dalam masa jabatannya, Risma menduduki berbagai posisi strategis di Kota Surabaya, seperti Kepala Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Surabaya (2010), Kepala Badan Litbang Kota Surabaya (2005-2010), Kepala Bidang Pemeliharaan Gedung (2002- 2005), Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya 1997-2000.

Risma memenangkan pemilihan Wali Kota Surabaya untuk pertama kalinya pada tahun 2010 bersama pasangannya, Bambang DH (Walikota petahana untuk dua periode). Keduanya mengikuti pemilihan walikota dengan hanya didukung PDI-P. Saat itu Risma dan Bambang mengalahkan pesaing terkuat mereka, Arif Afandi dan Adies Kadir, yang didukung oleh koalisi besar 19 parpol pimpinan Partai Demokrat, Golkar, dan PAN. Risma pun memenangkan masa jabatan keduanya pada tahun 2015 setelah memastikan kemenangan telak dengan mengumpulkan sekitar 86,34 persen suara.

Kepemimpinannya di Surabaya bukanlah perjalanan yang menyenangkan, Risma harus menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Surabaya) yang ingin memakzulkannya kembali pada tahun 2011. Namun Risma berhasil mengatasi semua kendala tersebut dan menyelesaikan masa jabatan keduanya.

Sebagai seorang pemimpin, Risma adalah sosok yang tegas, blak-blakan, tegas, dan berani. Pendekatannya yang unik dan berbeda disamakan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Bagaimanapun, Risma adalah pemimpin yang dihormati.

Kepemimpinan Risma secara substansial berdampak pada kota Surabaya. Ia berhasil mengubah citra Surabaya menjadi kota bersih dan hijau dengan merevitalisasi taman kota, kawasan pejalan kaki, dan lainnya. Ia juga berhasil menerapkan sistem e-Controlling, e-Budgeting, dan e-Procurement untuk menjadikan pemerintahan kota lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Risma juga menutup lokalisasi prostitusi, gang Dolly, pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Dengan rekam jejak dan prestasi tersebut, Jokowi menaruh harapan besar kepada Risma untuk membawa Kementerian Sosial kembali ke jalur yang benar. Kementerian Sosial, saat terjadi pandemi COVID-19, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk meringankan mereka yang sangat terdampak pandemi melalui program pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos). Jokowi, seperti yang kita ketahui bersama, ingin agar program pendamping sosial cepat didistribusikan tepat sasaran.

Selain itu, pengangkatan Risma juga strategis untuk PDIP menjelang tahun 2024. Risma, seperti kita ketahui, pernah disebut-sebut sebagai calon gubernur potensial untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Megawati pernah meminta Risma untuk mencalonkan diri di Pilgub Jawa Timur 2018, tetapi Risma menolak tawaran itu karena dia telah berjanji kepada orang Surabaya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai walikota. Dalam konteks pemilihan presiden 2024, mungkin PDIP sedang mempersiapkan Risma sebagai salah satu tokoh potensial Partai untuk setidaknya menjadi cawapres. Posisi Menteri Sosial kemungkinan besar akan membantu Risma untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan / eksposur secara nasional, sekali lagi, tergantung pada penampilannya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed