by

Suntikan pertama (vaksin)

-Nasional-77 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 di Indonesia pada Rabu (13/1). Ia akan diinokulasi dengan vaksin CoronaVac milik Sinovac, yang telah menerima Izin BPOM. Suntikan pertama akan diikuti dengan peluncuran program imunisasi secara nasional. Fase pertama terdiri dari vaksinasi lebih dari 1 juta petugas kesehatan di seluruh negeri. Akankah pemerintah berhasil menahan wabah?

Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa sebagian masyarakat masih skeptis terhadap vaksin COVID-19. Ada banyak sekali hoax. Beberapa takut keamanan vaksin, dan yang lain bertanya-tanya apakah itu halal. Kabar baiknya, Pemerintah, baik melalui BPOM maupun Kementerian Kesehatan, telah mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka hanya akan menerima vaksin yang aman dan halal.

Indonesia memiliki pengalaman puluhan tahun dengan vaksinasi anak. Pemerintah memiliki banyak kampanye dan program untuk memastikan target vaksinasi balita tahunannya tercapai. Namun meski begitu, ia kesulitan untuk memenuhi target tersebut. Data dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia dan laporan berkala Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan masalah tersebut.

Agar adil, program imunisasi anak Indonesia melibatkan jadwal vaksinasi yang agak ekstensif. Ini hampir tidak sebanding dengan jadwal vaksinasi COVID-19, yang hanya mengharuskan seseorang mendapatkan dua suntikan (dosis kedua harus diberikan tiga minggu setelah yang pertama).

Masalah yang diketahui dari program imunisasi yang ada adalah dosis yang terlewat. Dalam kasus imunisasi anak, seorang anak mungkin akan melewatkan satu dosis karena dia jatuh sakit. Dosis yang terlewat juga bisa terjadi karena masalah penjadwalan. Ada juga kemungkinan orang tua keluar dari program setelah menyaksikan anak mereka mengalami efek samping. Ini adalah kemungkinan yang harus diperhitungkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam jumpa pers yang digelar BPOM kemarin sore, perwakilan KPU menegaskan tujuan program vaksinasi: ambang batas kekebalan komunal tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah harus memastikan bahwa populasi sasaran secara ketat mengikuti rencana imunisasi.

Meskipun Pemerintah belum secara eksplisit mengatakan bahwa vaksinasi adalah wajib bagi semua orang yang termasuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Hiariej mengatakan kepada peserta webinar yang diadakan oleh Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) pada 9 Januari bahwa menolak inokulasi merupakan kejahatan berdasarkan Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2018. Tidak jelas jika seseorang dapat memilih untuk divaksinasi (dengan merek vaksin tertentu) di luar program Pemerintah.

Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa suntikan pertamanya akan mulus. Hal ini yang membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan yakin mengeluarkan sertifikasi Halal vaksin CoronaVac. Masduki Baidlowi, juru bicara Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, mengatakan kepada pers akhir pekan lalu bahwa Wakil Presiden juga sedang menjajaki kemungkinan untuk mengejar fatwa yang akan menyatakan wajib vaksinasi COVID-19. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed