by

Dugaan Korupsi di Labuan Bajo

-Nasional-298 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) mencurigai adanya korupsi dalam jual beli tanah milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kerugian negara ditaksir mencapai Rp3 triliun. Ratusan orang diperiksa dalam proses penyidikan, termasuk wartawan senior Karni Ilyas, mantan staf khusus Presiden, dan pensiunan jenderal polisi Gories Mere. Kejati menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.

Ringkasnya, Kejati NTT menerima laporan publik awal tahun lalu terkait dugaan kepemilikan tanah milik Pemda Manggarai Barat. Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Oktober 2020. Inti permasalahan adalah 30 hektar lahan yang terletak di Kerangan, Labuan Bajo. JPU menemukan adanya transaksi jual beli tanah milik pemerintah daerah dengan seseorang bernama Veronika Syukur yang diduga sebagai makelar tanah. Informasi ini kemudian diperkuat dengan keterangan dua warga Italia berinisial MAS dan NP. Berdasarkan informasi tersebut, penyidik ​​menelusuri aset Veronika hingga ke Kantor Perizinan Manggarai Barat dan Kantor Pertanahan (BPN). Hasilnya mereka menemukan bukti atas tuduhan tersebut. Dua bidang tanah kemudian disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Desember 2020. Hotel CF Komodo dan Hotel Cahaya Adrian dibangun di atas bidang tanah tersebut, keduanya dikuasai oleh Veronika.

Namun, sengketa tanah tidak sesederhana yang kita kira. Veronika berulang kali berselisih dengan banyak pihak, bahkan ada sengketa yang mengikat secara hukum. Dari semua kasus yang melibatkan Veronika, ada satu kesamaan: Adam Djudje. Beberapa kasus menyebutkan bahwa pihak yang berselisih memperoleh tanah yang mereka klaim melalui proses jual beli dengan Muhammad Abubakar Adam Djudje, a.k.a Haji Djudje. Haji Djudje, dalam kronologis yang disebutkan dalam dokumen pengadilan, memperoleh tanah tersebut dari transaksi dengan banyak pihak yang bisa ditelusuri kembali ke tahun 90-an, termasuk dari Dalu Ishaka. Haji Djudje memang mengklaim bahwa tanah yang disengketakan itu miliknya. Namun, pernyataan Haji Djudje itu bertentangan dengan pernyataan Haji Ramang Ishaka yang tak lain adalah anak Dalu Ishaka. Sayangnya, Haji Djudje meninggal dunia pada awal Desember 2020 di usia 85 tahun.

(Dokumen pengadilan Veronika Syukur)

https://drive.google.com/file/d/1UHn1D3fA-k39MLmC9lFHYO7Q5Zu5kCa0/view?usp=sharing

Petrus Salestinus, SH

Hal menarik lainnya dari kasus ini adalah tidak ada dokumen yang menunjukkan tanah yang disengketakan itu milik pemerintah daerah. Maka dengan situasi seperti ini, wajar saja jika banyak yang mempertanyakan tindakan jaksa, termasuk Ketua Presidium Satu Kongres Rakyat Flores (KRF) Petrus Selestinus. Petrus yang tersohor itu menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan Kejati memiliki motif lain karena secara fisik, sengketa tanah yang berada di Toroh Lemma tidak dikuasai secara hukum oleh pemerintah daerah. Secara administratif, kata Petrus, sengketa tanah tersebut juga tidak masuk dalam daftar aset daerah. Ketika Kabupaten Manggarai dimekarkan pada tahun 2003, tanah di Toroh Lemma tidak termasuk dalam aset yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Hal tersebut menurut Petrus dibenarkan oleh mantan Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok dan Antony Bagul Dagur serta mantan Bupati Manggarai Barat Fidelis Pranda. Bupati Manggarai Barat saat ini, Agustinus Ch Dula (PAN) memang sudah berusaha mengklarifikasi status tanah Toroh Lemma ke Kantor Pertanahan Labuan Bajo. Belum ada solusi karena banyaknya klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Atas dasar itu, menurut Petrus, upaya Kejati hanya menimbulkan keributan. Petrus juga menyampaikan rencananya untuk melapor ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya terkait penanganan kasus pertanahan ini.

Kritikan Petrus disampaikan setelah Kejaksaan Agung mendampingi Kejati memeriksa dugaan keterlibatan Karni Ilyas dan Gories Mere. Belakangan diketahui bahwa keduanya berencana membeli tanah di sekitar kawasan yang disengketakan. Rencana tersebut dilakukan dengan pihak lain dan akhirnya dibatalkan pada 2018 karena tanah yang akan dijual tidak memiliki hak yang sah. Sehingga tidak ada bukti bahwa kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam dugaan korupsi.

Kepala Kejati Yulianto mengatakan telah berkoordinasi dengan BPKP di NTT dalam kasus dugaan korupsi, dan dari hasil audit BPKP diperkirakan ada kerugian negara hingga Rp1,3 triliun. Jumlah ini berbeda dengan perkiraan jaksa yang merugi Rp 3 triliun. Namun, audit BPKP tetap memperkuat anggapan bahwa dugaan korupsi yang merugikan negara memang terjadi. Atas dasar itulah, pada 14 Januari 2021, Kejati mengumumkan telah menetapkan 16 tersangka kasus ini yang berdomisili di Jakarta, Kupang, dan Manggarai Barat.

Di antara tersangka adalah mantan anggota DPRD Manggarai Barat Andi Riski Nur Cahya (PPP) (yang pada Pilkada 2020 ikut pencalonan sebagai wakil bupati berpasangan dengan calon Bupati Ferdi Pantas), puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Manggarai Barat, Veronika Syukur, Massimiliano (WNA), dan Agustinus Dula. Dari para tersangka tersebut, hanya 13 yang ditahan, sedangkan Veronika masih dirawat di Kupang karena COVID-19. Agustinus Dula belum ditahan karena perlu persetujuan Menteri Dalam Negeri. (yosefardi.com)

Comment

News Feed