by

Otonomi Khusus di Papua & Papua Barat (kasus Rohadi)

-Nasional-104 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Surat dakwaan terhadap eks Panitera di PN Jakarta Utara Rohadi menyebutkan kasus korupsi di Papua Barat. Ini mengingatkan bahwa dua dekade otonomi khusus dan dana transfer daerah sebesar Rp138 triliun belum mengubah Papua dan Papua Barat menjadi lebih baik. DPR diharapkan bisa menggandakan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat.

Dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rohadi disebutkan bahwa Rohadi kerap menjadi makelar kasus. Dalam kasus khusus ini, Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Sudiwardono meminta Rohadi menjadi perantara untuk membebaskan Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie. Keduanya adalah anggota DPRD Papua Barat pada saat kasus itu muncul.

Kasus ini bermula ketika Pemprov Papua Barat menyetor Rp100 miliar ke BUMD daerah pada 2010. Namun, Rp22 miliar masuk ke kas Sekretaris Daerah sebelum akhirnya diberikan kepada anggota DPRD. Kejaksaan Agung mengetahui aliran uang tersebut dan kemudian menetapkan puluhan anggota DPRD Papua Barat sebagai tersangka. Singkat cerita, pada 10 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan Jimmy bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. Pada tahap banding, hukuman Jimmy ditingkatkan menjadi dua tahun penjara. Pada tingkat kasasi, oleh Majelis Kasasi yang dipimpin oleh Hakim Timur Manurung, Jimmy dibebaskan. Berbeda dengan Jimmy, meski perbuatannya sama, Robert tetap dianggap bersalah oleh Majelis Kasasi yang sama dan akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Timur Manurung adalah sosok yang kontroversial. Dia dianggap hakim yang mudah. Timur juga diduga terlibat kasus terkait mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Swie Teng yang tersohor itu.

Dakwaan ini mengingatkan kita pada situasi Papua Barat dan Papua yang tidak banyak berubah meski sudah dua dekade menjadi DOB. Kedua daerah tersebut telah menerima dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan untuk infrastruktur senilai total Rp138,65 triliun selama 20 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah mulai menyalurkan dana tersebut pada 2002 atau setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan pada 2001. Jumlah tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian/institusi di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dari tahun 2005 hingga 2021. Dengan demikian, rata-rata proporsi dana otsus dan tunjangan daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di Papua dan Papua Barat cukup signifikan yaitu masing-masing 70% dan 68%, dalam lima tahun terakhir.

Lebih lanjut Menteri Ani menjelaskan, dana otsus telah meningkatkan standar di beberapa sektor. Di sektor pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) di Papua dan Papua Barat terus tumbuh masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Sementara itu, di bidang kesehatan, rata-rata angka harapan hidup di Papua dan Papua Barat masing-masing mengalami kenaikan 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Kedua peningkatan yang disebutkan berada di bawah rata-rata nasional. Menteri Ani juga mengakui beberapa kelemahan. Menurut Menteri Ani, sulit untuk menutup gap di Papua dan Papua Barat, antara lain karena tata kelola yang lemah. Namun penjelasan Menteri sulit diterima. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam 20 tahun? Berbagai kebijakan dan kejadian di Papua dan Papua Barat belum banyak mendapat liputan. Pengawasan publik hampir tidak ada. Siapa yang menikmati semua dana otsus? Siapa yang dapat menjamin bahwa peningkatan dana otsus akan digunakan sebagaimana mestinya? (yosefardi.com)

Comment

News Feed