by

Partai Demokrat & Konflik Internal

-Politik-104 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Konflik internal bukanlah hal baru bagi Partai Demokrat milik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini, putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, mengatakan kepada publik bahwa pihak luar, termasuk di pemerintahan Jokowi, lah yang menyebarkan isu perpecahan.

Dalam jumpa pers yang diadakan di markas besar Partai Demokrat pada Senin (1/2), AHY berbicara tentang upaya untuk menggulingkannya dan mengambil alih kepemimpinan Partai. Menurut AHY, ada lima orang yang berada di belakang upaya tersebut. Dua adalah kader Partai Demokrat, dua mantan kader Partai Demokrat, dan satu pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi. AHY mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi kepada Presiden.

Pembantu terdekat AHY mengungkapkan nama-nama mereka yang bertanggung jawab atas dugaan upaya kudeta. Menurut Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang merupakan salah satu pembantu terdekat AHY, petinggi pemerintahan Jokowi di balik upaya menggulingkan AHY dan mengambil alih Partai Demokrat adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Jenderal (Purn.) Moeldoko, yang juga mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Moeldoko membantah tuduhan terhadapnya. Ia juga mengkritik keras AHY dan para pembantu terdekatnya karena telah membawa nama Presiden ke dalam kekacauan tersebut. Dia mengatakan Presiden tidak tahu apa-apa tentang masalah itu.

Herzaky juga menyebut nama Jhoni Allen Marbun, yang merupakan anggota parlemen Partai Demokrat di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jhoni Allen Marbun adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015, dan anggota Partai Demokrat. Dewan Tertinggi selama periode 2015-2020. SBY menjabat sebagai ketua umum pada kedua periode tersebut.

Rachland Nashidik, politisi Partai Demokrat lainnya dan ajudan terdekat AHY, menyebut tiga orang lagi di balik kudeta itu: Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan Darmizal.

Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR periode 2009-2014 pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2004-2009, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat 2010-2013, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. 2013-2015 Dewan Tertinggi. Marzuki Alie membantah tuduhan terhadapnya. Ia juga mengkritik AHY dan para pembantu terdekatnya karena membawa nama Presiden Jokowi. Marzuki mengaku pernah mengadu ke SBY.

Sedangkan Muhammad Nazaruddin adalah bendahara Partai Demokrat. Nazaruddin terlibat dalam banyak kasus korupsi dan pencucian uang terkait proyek-proyek dalam sepuluh tahun masa jabatan presiden SBY. Dia dihukum dalam kasus tersebut.

Darmizal pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat. Namun jelang Pilpres 2019, Darmizal mundur dari partai karena mendukung terpilihnya kembali Jokowi. Darmizal bahkan membentuk kelompok relawan Jokowi sebagai ketuanya.

Konflik internal bukanlah hal baru bagi Partai Demokrat. Tahun lalu, politisi senior Subur Sembiring mempertanyakan legalitas kepemimpinan AHY. Partai Demokrat memecat Subur dan bahkan melaporkannya ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pada 2019, Subur dan sejumlah politisi senior Partai Demokrat yang berkumpul di FKPD mempertanyakan Komando Pemilu Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, badan baru yang dipimpin AHY. Mereka mengatakan Kogasma ilegal karena tidak diatur dalam aturan Partai (AD/ART). Sejumlah politisi senior Partai Demokrat, juga dari FKPD, mendesak SBY menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum partai baru.

Politisi senior dan pendiri Partai Demokrat menuntut regenerasi kepemimpinan selama bertahun-tahun. Pada 2015 misalnya, dari Partai Ahmad Mubarok, Sys NS, Vence Rumangkang, Gede Pasek Suardika, Marzuki Alie meminta hal yang sama. Saat itu, Mubarok, Marzuki, dan Gede Pasek sedang mengincar kursi ketua.

Masalahnya kali ini, AHY dan para pembantu terdekatnya menyeret Presiden Jokowi ke dalam konflik, dan mereka melakukannya dengan sangat terbuka. Mengetahui sifat hubungan AHY dengan ayahnya, AHY takkan bisa berbuat begitu tanpa restu SBY. Langkah ini akan menciptakan ketegangan baru antara SBY dan Jokowi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kelanjutannya? (yosefardi.com)

 

Comment

News Feed