by

Zaim Saidi, pemilik pasar Muamalah (koin Dinar/Dirham) ditangkap

DEPOK (eNBe Indonesia) – Bareskrim Polri menangkap Zaim Saidi, inisiator dan penyedia lapak pasar Muamalah, pada Selasa (2/2). Pelaku sekaligus berperan sebagai pengelola dan wakala induk, yaitu tempat menukarkan Rupiah dengan koin Dinar atau Dirham untuk digunakan sebagai alat tukar dengan barang yang diperdagangkan.

Penangkapan ini berasal dari informasi yang diperoleh Tim Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terkait dengan adanya video viral tentang penggunaan koin Dinar emas dan Dirham perak yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan di tanah lapang Jalan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang berperan dalam pelaksanaan perdagangan tersebut, baik sebagai pengawas maupun pedagang atau pemilik lapak. Sementara ini baru 5 saksi yang diperiksa.

UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (pasal 9) menyatakan barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran, dituntut penjara setinggi-tingginya 15 tahun Penjara.

UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (pasal 1) juga menyatakan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan ainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono memita masyarakat untuk menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. “Dinar, dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI. BI berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.”

Comment

News Feed