by

Pilkada serentak dimajukan ke 2022/2023?

-Politik-260 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Bukan hanya partai oposisi PKS dan Partai Demokrat yang mendukung penjadwalan ulang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Beberapa lembaga pemungutan suara juga mendukung. Secara hukum, pemilihan kepala daerah serentak berikutnya akan diadakan pada November 2024. Beberapa ingin dijadwal ulang, dimajukan menjadi 2022 dan 2023.

Salah satu lembaga pemungutan suara yang ingin Pilkada serentak 2024 dijadwal ulang menjadi 2022 dan 2023 adalah Indikator Politik Indonesia (IPI). Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menilai masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirugikan dengan jadwal saat ini. Burhanuddin meragukan kemampuan KPU menggelar pemilu nasional dan pilkada serentak 2024.

Burhanuddin merilis hasil survei terakhir yang dilakukan Indikator untuk memperkuat dalilnya. Indikator menemukan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan jadwal tahun 2024. Menurut Indikator, 54,8 persen respondennya menginginkan pilkada serentak digelar pada 2022 dan 2023.

Bagi lembaga pemungutan suara, pemilihan umum adalah bisnis. Tanpa pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023, lembaga pemungutan suara tidak akan ada bisnis. Hilang sudah kesempatan untuk dipekerjakan sebagai konsultan politik atau untuk melakukan survei.

LHKP PP Muhammadiyah belum lama ini menggelar diskusi virtual Pilkada serentak tahun 2024. LHKP merupakan salah satu badan yang berada di bawah PP Muhammadiyah, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia.

Berdasarkan artikel yang dimuat situs resmi Muhammadiyah, LHKP PP Muhammadiyah menolak jadwal Pilkada dan Pilkada 2024. LHKP yakin itu tidak realistis. Yang mewakili LHKP PP Muhammadiyah dalam diskusi tersebut adalah Titi Anggraini dan Ridho Al-Hamdi, wakil sekretaris dan wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah.

Selain posisinya di LHKP PP Muhammadiyah, Titi Anggraini adalah direktur eksekutif pengawas pemilu Perludem. Perludem sangat ingin agar pilkada serentak dijadwal ulang menjadi 2022 dan 2023. Perludem bahkan mengajukan permohonan uji materi (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berupaya mengubah jadwal pilkada serentak 2024. Namun MK menolak permintaan tersebut.

Secara historis, Muhammadiyah memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Almarhum kakek Anies, Abdurrahman Baswedan a.k.a A.R. Baswedan menikahi istri keduanya Barkah Ganis dalam sebuah upacara pernikahan yang diadakan di kediaman Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1950. Ahmad Dahlan, sebagaimana kita ketahui, adalah pendiri Muhammadiyah.

Sedangkan Anies akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Jadi, jika pilkada serentak digelar pada November 2024 sesuai amanat UU Pilkada Nomor 10/2016, Anies harus menunggu dua tahun sebelum dirinya dapat kembali mengikuti pemilihan gubernur Jakarta untuk mengikuti pemilihan kembali. Dua tahun tanpa jabatan publik bisa mengikis elektabilitasnya. Anies, seperti kita ketahui, berniat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro juga menginginkan Pilkada serentak dipindahkan ke 2022 dan 2023. Tapi sekali lagi, kita tidak kaget. Dia dikenal dekat dengan kelompok oposisi.

Masyarakat tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan mengatakan pilkada serentak ditunda dari 2022 dan 2023 menjadi 2024. UU Pilkada meresmikan mandat pada 2016. Keputusan untuk menjadwalkan pilkada serentak dengan pemilihan presiden dan legislatif pada 2024 mengikuti putusan itu, Mahkamah Konstitusi.

Tahun lalu, MK menolak gugatan Perludem dan menguatkan keputusannya bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif pada 2024. Mahkamah memberikan enam opsi, di antaranya adalah rekomendasi agar pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden-legislatif diadakan pada tanggal terpisah tetapi masih di tahun yang sama 2024. (yosefardi.com)

Comment

News Feed