by

Guru Dipecat Gegara Postingan, P2G ‘Colek’ Nadiem

DEPOK (eNBe Indonesia) – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam tindakan pemecatan terhadap seorang guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan oleh kepala sekolah, hanya gegara memposting gaji sebesar Rp700 ribu, bukannya mendapatkan perbaikan nasib selama pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menjelaskan, pemecatan tersebut bertolakbelakang dengan fakta, bahwa Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang selalu mengumbar janji untuk perbaikan kesejahteraan para guru honorer.

“Setiap Hari Guru, para guru honorer selalu diberikan angin surga. Kemudian tahun berikutnya muncul fakta pendidikan dan guru yang bertolakbelakang dengan janji-janji tersebut. Tahun lalu kami sudah menyebutnya ‘Prank’, karena janji tersebut tidak terlaksana,” sesalnya melalui keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Senin (15/2).

Dia menduga bahwa pemecatan guru honorer tersebut telah menyalahi aturan, khususnya Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru. Di mana setiap guru berhak mendapatkan perlindungan hukum maupun perlindungan profesi.

“Dalam pasal 2 Ayat 3 Permendikbud No. 10 Tahun 2017, disebutkan bahwa guru harus dilindungi dari ancaman, perlakukan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Selain itu dalam Ayat 4 disebutkan perlindungan profesi guru seperti imbalan yang tidak wajar dan pembatasan dalam penyampaian pendapat,” lanjut salah satu guru SMA ini.

Iman menegaskan, justru seharusnya sekolah ataupun satuan pendidikan dan pemerintah lah yang berkewajiban melindungi guru, apapun statusnya. Baik itu ASN maupun Non-ASN.

“Dalam Permendikbud tersebut, Pasal 3 Ayat 1 menyeebutkan perlindungan terhadap guru merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan pendidikan (Sekolah). Artinya sudah menjadi kewajiban sekolah dan Pemerintah untuk menyediakan gaji yang layak untuk guru,” urainya.

Kasus pemecatan guru di Bone dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 169, setelah guru honorer memposting gajinya sebesar Rp700 ribu di media sosial. Padahal memposting slip gaji tidak melanggar hukum. Catatan P2G, masih banyak sekali guru honorer yang dibayar tidak wajar, bahkan kurang dari Rp700 ribu, apalagi di sekolah swasta pinggiran.

Berdasarkan fakta di atas, P2G memberikan rekomendasi kepada Kemdikbud, Kemenag, dan Pemda agar persoalan tindakan diskriminatif terhadap para guru honorer tidak terus terulang di masa mendatang.

Pertama, imbuh Iman, P2G mendesak Mendikbud membuat SKB 3 Menteri untuk Guru Non-ASN bersama Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. SKB ini dibutuhkan agar para guru, khususnya Non-ASN dan honorer tetap mendapatkan perhatian lebih dari negara.

Sebab, lanjut dia, praktik diskriminatif ini tidak hanya sering terjadi menimpa guru honorer, tetapi juga menimpa Guru Tetap Yayasan/ Madrasah Swasta. Misal, pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak oleh sekolah/ yayasan/ madrasah. Sementara di satu sisi, regulasi Kemdikbud/ Pemerintah selama ini lebih mengatur para guru ASN yang nota bene pegawai negeri dan milik Pemda.

Sedangkan para guru swasta ini seperti tidak ada “orang tua” dan perhatian dari negara. Padahal tugasnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Mas Menteri hendaknya ‘gercep’ juga menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB Seragam Sekolah bisa gercep, tapi urusan guru honorer masih agak lambat,” imbuh Iman.

SKB 3 Menteri tersebut diharapkannya juga memberikan kepastian akan kesejahteraan para guru sekolah swasta dan honorer. Khusus untuk guru honorer misalnya, kepastian kesejahteraannya mesti dijamin sesuai UMP/UMR daerah tersebut.

“Kawan-kawan buruh bisa memperoleh upah sesuai UMP/UMR, sedangkan guru honorer banyak yang upahnya di bawah standar UMP/UMR. Memang sungguh tragis nasibnya,” sesalnya lagi.

Kedua, lanjutnya, P2G meminta Kemdikbud dan Pemda untuk segera menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Sebab semua persoalan ini diakibatkan tidak adanya kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang diduga sering abai.

Sementara itu, Ketua P2G Kabupaten Bandung Barat, Adhi Kurnia menilai Pemda dan Kemdikbud selama ini tidak serius dalam menuntaskan persoalan kesejahteraan guru honorer. Buktinya, marginalisasi terhadap guru honorer di daerah selalu terjadi hingga sekarang.

“Saya berharap dikotomi dan bentuk-bentuk marginalisasi dunia pendidikan tak terjadi lagi. Para kepala sekolah dan kepala daerah juga jangan terlalu sensitif jika guru honorer ‘curhat’,” imbuhnya.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim melanjutkan, adapun rekomendasi ketiga, P2G mendorong komitmen Kemdikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah agar mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Target Kemdikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN 2021 tampaknya tidak tercapai alias gagal,” sungutnya.

Sebab, beber Satriwan, hingga Februari 2021 ini hanya 500 ribu formasi Guru P3K yang diisi dan diajukan oleh Pemda. P2G memandang, ada koordinasi dan komunikasi yang tidak bagus antara Pemda dengan Kemdikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN dalam proses perekrutan Guru P3K. Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian Guru P3K nanti, apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu pandemi Covid-19.

Keempat, timpalnya, P2G juga meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

“Jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera. Bagi P2G, ekosistem sekolah harus bersih dari unsur kepemimpinan otoriter dan diskriminatif, sebab sekolah merupakan arena laboratorium kecil demokrasi,” tukas Satriwan. (rri.co.id)

Comment

News Feed