by

Kompak Indonesia soroti korupsi Dinas PUPR Ketapang

foto Gabriel Goa

DEPOK (eNBe Indonesia) – Korupsi di Indonesia semakin merajalela. Korupsi telah merampok hak-hak Ekosob rakyat miskin. Korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi merambah hingga ke daerah, salah satunya Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

“Terpanggil untuk menyelamatkan uang negara melalui APBN maupun APBD, maka kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) mendukung total langkah Kejaksaan Tinggi Kalbar yang telah memproses hukum dua perkara tindak pidana korupsi jalan di Dinas PUPR Kabupaten Ketapang yakni jalan Balai Bekuak-Mereban senilai 10 miliar dan jalan Simpang Dua-Perawas senilai 11 miliar dari APBD 2017 dengan menetapkan 6 Tersangka,” ujar Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia dalam siaran pers hari ini.

Kompak Indonesia, lanjut Gabriel, juga mendesak Kejati Kalbar tidak hanya menyasar PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pemborongnya saja tetapi lebih tajam memeriksa atasan PPKa. KPK RI juga diminta untuk melakukan supervisi terhadap Kejati dan Pengadilan Tinggi Kalbar agar perkara Tipikornya tidak hanya menajam ke bawah hanya pada PPK tetapi juga menajam ke atas pada pimpinan dari PPK atau bosnya, Kadis PUPR Kabupaten Ketapang.

Kompak Indonesia, tambah Gabriel, mengajak Solidaritas Masyarakat Penggiat Anti Korupsi dan Pers untuk mengawal ketat penanganan perkara tindak pidana korupsi di Ketapang yang sedang diproses oleh Kejati Kalbar.

Comment

News Feed