by

Banjir Jakarta, Gubernur Anies & Presiden Jokowi Digugat

-Opini-189 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Jakarta dan sebagian Jawa Barat menyambut tahun 2020 dengan banjir besar. Situasi di Jakarta sangat buruk sehingga perwakilan dari warga yang terkena dampak menggugat Gubernur Jakarta. Sayangnya, gugatan class action tersebut ditolak Mahkamah pada Mei 2020. Ketika gugatan diajukan, kami mengira Pemprov akan merespons dengan menggarap infrastruktur untuk mencegah banjir meluas lagi. Tapi itu tidak terjadi, dan minggu lalu, banjir besar melumpuhkan ibu kota.

Tahun lalu, perhatian publik terpusat di Jakarta. Gubernur Jakarta Anies Baswedan disalahkan karena gagal melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan infrastruktur pengelolaan air Jakarta. Di saat genting ketika Pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan banjir, Gubernur Anies tengah asyik menari menyambut tahun baru di panggung hiburan yang disediakan Pemprov. Dua belas jam kemudian, sebagian Jakarta sudah tergenang air bahkan terendam.

Tahun lalu, situasinya cukup buruk sehingga menggerakkan pengacara untuk membantu korban banjir mengajukan gugatan class action. Tim Advokasi Banjir Jakarta dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jakarta atas banjir tahun 2020. Diarson Purba adalah perwakilan grup. Para korban diwajibkan memenuhi beberapa syarat sebagai korban, termasuk memiliki KTP Jakarta.

Setelah kurang dari dua minggu verifikasi, pada 13 Januari 2020, tim advokasi akhirnya mendaftarkan gugatan class action tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan mendaftarkan gugatan tersebut sebagai Perkara No. 27 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Pst. Tim advokasi menyebutkan ada 20 perwakilan korban yang terdaftar sebagai penggugat. Meski demikian, Mahkamah hanya menerbitkan lima penggugat: Bilmar P. Limbong, Tri Agus Arianto, R. Yunita Turnip, Alfius Christono, dan Syahrul Partawijaya.

Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp42,33 miliar. Sebelumnya telah kami sebutkan bahwa gugatan tersebut bukan kali pertama pemerintah Jakarta digugat karena gagal mencegah banjir. Gugatan class action diajukan beberapa kali pada tahun 2007 dan 2012, tetapi Pemerintah memenangkan tuntutan hukum tersebut. Itu sebabnya biro hukum Pemerintah menghadapi berita class action dengan santai. Mereka bahkan mengatakan sudah menyiapkan dana darurat seandainya Pemerintah kehilangan class action. Saat itu, Pemerintah, menurut Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri, sudah menyiapkan dana Rp180 miliar.

Uji coba dimulai pada 3 Februari 2020. Namun ada beberapa kendala. Pertama, pada sidang pertama, hanya hadir dua penggugat. Penggugat lainnya tidak hadir karena beberapa alasan, termasuk diintimidasi. Akibatnya, pada persidangan pertama, penggugat tidak dapat membuktikan legal standing mereka. Jadi pemeriksaan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Kedua, persidangan pada 25 Februari 2020 terpaksa ditunda, bukan karena intimidasi lagi, melainkan karena sebagian besar wilayah di sekitar Jakarta, termasuk di mana gedung pengadilan berada, terendam banjir. Ironisnya.

Majelis Hakim menjadwalkan sidang putusan pada 10 Maret 2020. Namun persidangan juga ditunda karena hakim ketua sedang sakit. Dari persidangan pada 17 Maret 2020, Mahkamah masih menunggu metode yang akan digunakan untuk memberitahu perwakilan penggugat. Namun perwakilan memberikan informasi kepada pers keesokan harinya, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai gugatan class action. Jadi persidangan dilanjutkan.

Selain gugatan ini, Pengadilan yang sama sedang memeriksa satu gugatan class action serupa. Gugatan tersebut didaftarkan pada 21 Januari 2020 sebagai Perkara No. 42 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Pst. Penggugat perorangan berjumlah 26 orang, dan yang terdaftar sebagai tergugat adalah Gubernur Jakarta dan Presiden. Terdapat perbedaan yang mencolok antara gugatan ini dibandingkan dengan gugatan yang diajukan oleh Bilmar cs. Dalam gugatan ini, penggugat meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat secara khusus meminta para tergugat untuk memperbaiki tempat tinggal penggugat, termasuk mengganti seluruh peralatan rumah tangga yang rusak akibat banjir agar tempat tinggal penggugat dapat digunakan dengan baik. Selain itu, penggugat juga meminta beberapa hal untuk dilakukan, antara lain:

1) bagi terdakwa memperbaiki semua kendaraan bermotor yang rusak akibat banjir sampai dapat berfungsi dan digunakan kembali dengan baik; dan
2) bagi tergugat untuk memperbaiki lingkungan kompleks perumahan tempat tinggal penggugat hingga kembali normal.

Selain itu, penggugat meminta para tergugat membayar Rp5 juta per bulan sebagai kompensasi atas hilangnya mata pencaharian warga.

Pada tanggal 20 Mei 2020, Kasus No. 42 ditolak. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut didaftarkan secara tidak sah, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dihentikan. Sementara itu, pemeriksaan Perkara No. 27 terus berlanjut dan berlangsung hampir setahun. Pada 12 Januari 2021, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima, di mana penggugat memutuskan untuk mengajukan banding. Permohonan banding diajukan pada 29 Januari 2021. Sayang sekali, ketika gugatan terkait banjir tahun 2020 belum membuahkan hasil, hanya dua minggu setelah permohonan banding diajukan, warga Jakarta kembali menghadapi banjir. Kali ini, sebagaimana disebutkan, wilayah terdampak meluas, bahkan hingga ke wilayah yang belum pernah terkena banjir sebelumnya.

Dalam catatan kami, banjir terparah yang pernah kami alami secara pribadi terjadi sekitar awal tahun 2015. Setelah itu, yang terjadi hanyalah genangan yang surut dengan cepat. Jika sebelum 2015, banjir bisa surut rata-rata dua hari, setelah 2015 genangan bisa surut dalam hitungan jam. Namun, situasi tenang ini hanya bertahan dua tahun. Pada tahun 2017 situasinya mulai kembali seperti sebelum tahun 2015. Menurut pengalaman kami, banjir tahun 2015 adalah yang terparah sejak tahun 2005. Lebih parah tahun ini, ketika kami bangun pada dini hari tanggal 20 Februari 2021, permukaan air di lantai 1 rumah kami sudah mencapai anak sapi dewasa. Pada siang hari, permukaan air meningkat bukannya menurun.

Satu jam setelah kami berhasil mengungsi sendiri, Gubernur Anies mengumumkan target Pemprov untuk mereda dalam waktu enam jam. Gubernur Anies juga mengunjungi pintu air dan melakukan pertemuan dengan jajarannya. Pertemuan ini harus diadakan sebelum banjir terjadi untuk mencegah banjir, bukan saat sebagian Jakarta sudah terendam. Saat kami kembali ke daerah asal menjelang tengah malam, permukaan air masih setinggi perut orang dewasa. Listrik masih mati. Saat itu, banjir sudah berlangsung hampir 20 jam.

Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan selain mengeluh. Perlu dicatat bahwa area tempat kami tinggal terletak tepat di belakang kantor Walikota. Jika kawasan yang begitu dekat dengan gedung pemerintah bisa terlantar, bagaimana dengan kawasan lain yang jauh dari pengawasan?

Sekarang, selain tuntutan hukum dan keluhan, bagaimana dengan proyek penyalurannya? Tahun lalu Firdaus Ali, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan pendiri Institut Air Indonesia, menghadiri talk show yang dipandu oleh BeritaSatu, meminta penjelasan dari Pemprov. Kita semua tahu bahwa pembangunan terowongan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur telah tertunda selama lima tahun karena kesulitan pembebasan lahan dan masalah lainnya. Saat itu, Firdaus mengatakan, Pemprov tidak bisa begitu saja menolak melakukan normalisasi tanpa ada rencana pengganti. Namun, Firdaus juga mengatakan, Pemerintah akan membantu jika Pemprov kesulitan. Namun alih-alih memberikan kepastian, akhir tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta membatalkan anggarannya untuk memperoleh lahan yang sangat dibutuhkan untuk proyek normalisasi. Karenanya, Jakarta masih terkena banjir, meski kedua bendungan kering di sisi hulu beroperasi. Dan di sinilah kita sekarang. (yosefardi.com)

Comment

News Feed