by

Blunder Politik: Bendungan Napun Gete diresmikan besok

-Nasional-314 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 18 Februari telah meresmikan Bendungan Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden diperkirakan akan meresmikan satu bendungan lagi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) besok (23 Februari) dan satu bendungan lagi di Provinsi Banten akhir pekan ini. Sementara itu, pembantu terdekat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali melakukan blunder saat membela pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono di kampung halaman SBY, Pacitan, Jawa Timur.

Bendungan Tapin merupakan bendungan kedua yang diresmikan Presiden Jokowi tahun ini. Sebelumnya, pada 14 Februari, Presiden meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, kampung halaman pendahulunya SBY. Besok, Presiden akan berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara lain untuk meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, setelah itu ia akan kembali ke Ibu Kota Jakarta dan menuju Provinsi Banten untuk meresmikan Bendungan Sindangheula. di Kabupaten Serang. Jadi, secara total, pemerintahan Jokowi telah menyelesaikan pembangunan empat bendungan di empat provinsi berbeda pada bulan ini. Bendungan tersebut, seperti kita ketahui bersama, merupakan bagian dari 65 bendungan yang dibangun pemerintahan Jokowi sejak masa jabatan pertamanya.

Dengan selesainya empat bendungan tersebut, Presiden menyampaikan sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur terlepas dari pandemi COVID-19. Secara politik, proyek infrastruktur juga membawa keuntungan politik bagi Jokowi. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, seorang aktivis lingkungan baru-baru ini memberi tahu kami bahwa masyarakat senang dengan penyelesaian proyek infrastruktur dan mereka menikmati banyak fasilitas umum yang baru dan modern, termasuk jalan tol. Aktivis tersebut mengatakan, jika bukan karena senang rakyat bisa ikut gerakan menentang Omnibus Law dan Jokowi bisa digulingkan. Memperhatikan kesaksian tersebut, penyelesaian proyek infrastruktur memang mendapatkan dukungan publik yang lebih luas bagi Jokowi.

Sebaliknya, pendahulunya SBY menghadapi kritik publik atas laporan kontroversial tentang hibah Rp9 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Pacitan untuk pengembangan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono. Seperti yang sudah kami laporkan sebelumnya, Bupati Pacitan Indartato yang juga politikus Partai Demokrat SBY itu mengklarifikasi bahwa dana Rp9 miliar untuk pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono merupakan bantuan pembiayaan khusus (BKK). ) diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Namun diakuinya, pihaknya yang meminta dana tersebut kepada Pemprov Jatim.

Membela SBY, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, dana Rp9 miliar untuk pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono merupakan inisiatif Pemprov Jatim. Rachland yang juga dikenal sebagai salah satu pembantu terdekat AHY ini membandingkannya dengan pembangunan makam mendiang Presiden Abdurrahman Wahid a.k.a Gus Dur yang juga dibiayai oleh Negara.

Namun alih-alih mendapat dukungan publik, Rachland justru membuat SBY semakin bermusuhan. Seperti diberitakan secara luas oleh media nasional, putri Gus Dur, Alissa Wahid, memarahi Rachland. Ia meminta Rachland berhati-hati dalam membuat pernyataan di depan umum. Yang disebut Barikade Gus Dur, salah satu kelompok pendukung setia Gus Dur, juga ikut mengamuk atas pernyataan Rachland. Rachland akhirnya meminta maaf kepada keluarga dan pendukung Gus Dur.

Dalam perkembangan terkait, ada pula yang membandingkan pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono dengan pembangunan Grha Megawati yang kabarnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Ini juga menuai kritik. Politisi Partai Demokrat nantinya boleh ikut bernyanyi guna mempertahankan pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono.

Tapi daripada membuat perbandingan seperti itu dan terang-terangan membela penggunaan APBN untuk pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani Yudhoyono, lebih baik SBY melontarkan pernyataan bahwa keluarganya menolak dana Rp9 miliar. SBY harus paham bahwa menerima hibah dari pemerintah daerah itu salah. Anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun SBY belum mengomentari soal itu. (yosefardi.com)

Comment

News Feed